Rocky Gerung Sebut Pemilu 2024 Semacam Kandang Oligarki Beternak Politisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Rocky Gerung mendeskripsikan Pemilu 2024 hanya akan menjadi semacam kandang oligarki beternak politisi.

“Karena itu adalah forum formal, oligarki selalu mencari formal untuk beternak politisi. Nah peternakan itu kita baca dari sekarang, dikunci melalui Presiden Threshold (PT) sudah dikunci itu, yang boleh diternakan cuma mereka yang punya tiket dikunci di situ,” kata Rocky Gerung dalam diskusi bertema Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid (Jawa Bali-Non Jawa Bali), Jumat (15/10/2021).

Tidak hanya dikunci melalui PT, Rocky Gerung mengatakan Pemilu 2024 juga dipagari dengan alasan Covid-19 yang dipolitisasi dan dipalang oleh omnibus law.

“Sehingga semua kebijakan nggak boleh dipersoalkan lagi, bahkan DPR udah stempel stempel aja kalau pemerintah mau ini udah ikutin aja,” ujarnya.

Baca Juga: Survei SMRC: 82 Persen Publik Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024, Tolak Diundur ke 2027

Dengan kondisi tersebut, Rocky mengatakan, Pemilu 2024 akan menjadi ruang tertutup, tempat black market oligarki beroperasi.

“Black market politik akan beroperasi, di situ akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi dari posisi itu kita tahu bahwa nggak akan berubah, karena itu kita upayakan dari sekarang supaya PT itu dibatalkan,” katanya.

“Kita upayakan supaya Omnibus Law itu dilenyapkan, kita upayakan agar Covid-19 itu jangan dipolitisir.”

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memprediksi Pemilu Presiden 2024 hanya akan diikuti lebih dari 3 pasangan calon. Apabila, konfigurasi ambang batasnya tidak ada perubahan.

“Karena persentase itu kan menghambat kita untuk mendapat angka bulat. Apalagi PDI P perolehan kursinya sudah 20 persen lebih, jadi ada koma juga yang mengambil juga angka dari partai-partai lain untuk bisa bulat 20 persen atau 25 persen,” katanya.

Baca Juga: Pemilu Serentak 2024 Dinilai Ancam Kesehatan Para Penyelenggara

Dalam harapannya, Titi menginginkan pesta demokrasi 2024 tidak mengulang situasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.

“Hanya ada dua pasang calon, di sinilah kenegarawanan dan iktikad baik dari para elite partai politik kita untuk memberikan alternatif-alternatif yang lebih beragam kepada pemilih itu menjadi penting,” ujarnya.

“Karena dengan demikian kita bisa menghindari polarisasi disinterigatif tadi, sehingga kita betul-betul bisa mencapai calon-calon anternatif yang membawa politik gagasan. Jadi kalau kita tidak belajar dari (pemilu) 2019, sangat mahal sekali ongkos yang harus kita bayar.”