Kompas TV nasional peristiwa

Kontroversi Hari Libur Maulid Nabi, Kemenag Tegaskan Bukan Perubahan Permanen

Kamis, 14 Oktober 2021 | 09:36 WIB
kontroversi-hari-libur-maulid-nabi-kemenag-tegaskan-bukan-perubahan-permanen
Ilustrasi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa keputusan mengubah hari libur bukanlah perubahan yang bersifat permanen. Keputusan mengubah hari libur nasional dilakukan semata-mata untuk mencegah klaster Covid-19.

Demikian Kementerian Agama merespons berbagai pandangan terkait perubahan hari libur nasional.

“Kementerian Agama menyimak dan memperhatikan berbagai pandangan, ya, berbagai pendapat dan tanggapan ya yang diberikan oleh ormas Islam atau tokoh masyarakat. Tentu kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan perubahan yang sifatnya permanen,” ujar Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Fuad Nasar merespons kontroversi libur keagamaan dalam keterangannya di KOMPAS TV, Kamis (14/10/2021).

“Kita tentu berharap dan berikhtiar berdoa apabila kondisi sudah kembali normal tentu kita akan kembali menetapkan hari libur nasional itu sesuai dengan tanggal jatuhnya hari besar agama itu.”

Menanggapi hal yang sama, Ahli Epidemolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai langkah pemerintah yang mengubah hari libur nasional sudah tepat.

Baca Juga: Kemenag: Mengganti Hari Libur Tidak Mengubah Substansi Keagamaan yang Diperingati

Sebab, jika mengacu pada sejarah penularan Covid-19 di Tanah Air, libur selalu membuat mobilitas masyarakat meningkat dan menciptakan kerumunan.

“Kalau kita pelajari dua minggu kemudian kasus meningkat, itu pola yang selalu berulang jadi dua minggu kemudian kasus selalu meningkat. Nanti puncaknya selalu 1-2 bulan kemudian,” ujarnya.

“Masalahnya kalau sudah meningkat itu turunnya lebih lama, naiknya lebih cepat. Itu yang perlu kita jaga karena sekarang ini kan penanganan pandeminya sedang baik, kita harus pertahankan terus sehingga tidak terjadi lonjakan lagi.” Tambahnya.

Iwan menambahkan, penularan Covid-19 sebenarnya tergantung dari bagaimana cara mobilitas penduduknya, bukan liburannya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19