Kompas TV advertorial

PLTP Lebih Ramah Lingkungan, Tapi Terkendala Perekonomian

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:39 WIB
pltp-lebih-ramah-lingkungan-tapi-terkendala-perekonomian
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). (Sumber: Kompas/P. Raditya Mahendra Yasa)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala di faktor perekonomian.

Dari potensi sebesar 23.900 megawatt, hanya sekitar 2.175 megawatt listrik hasil panas bumi yang baru diberdayakan.

Maka itu, dukungan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan terkait percepatan pengembangan energi panas bumi.

Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi mengatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia belum diberdayakan secara optimal. Ada dua penyebab utama yang menghambat pengembangan.

Pertama, adanya perbedaan harga jual tenaga listrik yang ditawarkan pengembang berdasarkan perekonomian proyek dengan kemampuan pembelian oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kedua, belum adanya regulasi yang mengatur percepatan pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

“Solusi yang kami harapkan ialah kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi guna menjembatani perbedaan (harga jual beli) itu. Pengembang tentu  diharapkan menerapkan efisiensi dan berinovasi menerapkan teknologi maju dan menekan biaya operasi,” ujar Prijandaru.

Prijandaru juga memaparkan bahwa proyek pengembangan energi panas bumi di Indonesia memerlukan waktu rata-rata sepuluh tahun.

Apabila durasi pengerjaan proyek dapat dipersingkat menjadi tujuh tahun, perekonomian proyek dapat lebih baik dan harga jual tenaga listrik panas bumi dapat lebih kompetitif.

Faktor lain yang menghambat pegembangan proyek ini antara lain negosiasi jual beli tenaga listrik hasil panas bumi.

Penulis : Elva Rini

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19