Anggota DPR Asal Papua Usulkan Cara Penyelesaian Konflik di Bumi Cenderawasih

JAKARTA, KOMPAS TV - Angggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, gangguan keamanan yang kerap terjadi di Bumi Cenderawasih itu bisa diminimalisasi dengan beberapa cara pendekatan seperti pendekatan penggalangan dan agama, yang didukung dengan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah. 

Menurut Yan Permenas, membangun komunikasi yang baik mampu mencegah berkembangnya isu provokasi yang berujung pada aksi teror terhadap aktivitas pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan sekelompok orang hingga menimbulkan keresahan.

Baca Juga: YLBHI Nilai Pemerintah Hanya Berfokus pada Infrastruktur Papua, Bukan Persoalan HAM-nya | Rosi

“Sebenarnya (dalam penanganan konflik Papua), semua pendekatan sudah dilakukan, tetapi perlu dipertegas dengan pendekatan hukum, kemudian pendekatan penggalangan, sehingga masyarakat kita lebih tertib. Termasuk sinergi pemerintah daerah dan TNI/Polri ya, baik tingkat provinsi sampai kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa," kata Yan Permenas seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (12/10/2021). 

Ia menilai dengan adanya komunikasi dan pendekatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, bisa mengurangi sejumlah teror yang selama ini kerap terjadi. 

"Sehingga masyarakat kita bisa terkonsolidasi, terbangun komunikasi yang baik untuk meredam berbagai macam aksi provokasi yang mengakibatkan kegiatan teror-meneror,” kata anggota DPR Dapil Papua ini.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, penyelesaian konflik di Papua harus diawali dengan mengetahui akar masalahnya atau keinginan, baik secara personal maupun kelompok. 

Baca Juga: Catatan Penting Kaum Perempuan untuk Pembangunan Papua | Rosi

Selain itu, baik pemerintah daerah (pemda) maupun aparat TNI/Polri, dan lembaga masyarakat adat juga harus berpartisipasi melakukan sosialisasi secara masif mengenai pesan pembangunan yang dilakukan dan akan dilakukan pemerintah, serta aksi sadar hukum guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari aksi provokasi.

“Bagian penting yang bisa menyelesaikan persoalan di Papua, untuk mengetahui dasar dan akar masalah apa yang mereka inginkan secara personal maupun kelompok," kata dia.  

Ia menambahkan, aparat TNI-Polri pun harus menjalin komunikasi dengan masyarakat, sehingga mereka percaya kalau selama ini pemerintah sudah melakukan pembangunan secara masif di Bumi Cenderawasih tersebut.

"Nah kalau itu bisa dilakukan saya yakin suatu saat Papua ini bisa terkelola dengan baik, telekomunikasi juga baik melalui pemerintah dan TNI Polri tapi juga lembaga lembaga masyarakat adat yang aktif untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan pembangunan,” katanya.

Baca Juga: Sebanyak 83 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di PON Papua
 
Selain itu, ia menyayangkan minimnya jumlah media di Papua, yang mengakibatkan mudahnya isu provokasi berkembang di masyarakat. 

Ia pun mendorong pemanfaatan media sosial oleh pemda dan aparat untuk mempercepat penyebaran informasi sehingga berita yang beredar di masyarakat dapat berimbang.

Diharapkan hal ini akan menekan angka kriminalitas dan ancaman gangguan keamanan sehingga membuat Papua lebih kondusif.

“Di Papua ini karena kurangnya media, akhirnya provokasi itu lebih cepat masuk ke masyarakat. Tapi kalau media komunikasi, media sosial ini sudah sangat aktif mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang dengan demikian kita bisa menekan angka kriminalitas, dan ancaman gangguan di Papua," kata dia.