Kompas TV nasional peristiwa

Dana Konsorsium Macet, Kini Kereta Cepat Dibiayai APBN

Selasa, 12 Oktober 2021 | 00:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 tentang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ada sejumlah revisi dalam Perpres itu, salah satunya Proyek Kereta Cepat kini bisa didanai APBN.

Di Pasal 4 ayat 2 disebutkan pendanaan dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiscal.

Sementara dalam aturan lama pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau Perusahaan Patungan.

Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut kondisi keuangan para pemegang saham Perusahaan Konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi covid-19.

“Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat tetap dapat terlaksana dengan baik, maka kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” kata Arya Sinulingga seperti dikutip dari Kompas.com.

Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menyebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain yang tidak menggunakan APBN misalnya kerja sama BUMN dengan swasta.

Baca Juga: Luhut Dapat Tugas Baru Lagi dari Jokowi, Kali ini Jadi Bos Kereta Cepat Jakarta-Bandung
 

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19