Penyelenggaraan PON Dinilai Mampu Gerakan Roda Ekonomi Papua

KOMPAS.TV - Penyelenggaran PON ke-20 sangat istimewa karena pertama kali dilakukan di tanah Papua.

Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyerap anggaran fantastis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, persiapan PON telah dibiayai sejak 2018 hingga tahun ini oleh APBN.

Baca Juga: Sepak Bola PON XX Papua: Dugaan 'Main Sabun' di Laga Kaltim Vs Aceh, SOS Tuntut Adanya Investigasi

"Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke 20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN (#uangkita) disalurkan melalui APBD (Dana Tambahan Infrastruktur- DTI; Dana Otonomi khusus (DOtsus); Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Aokasi Khusus Fisik (DAKF) dan Belanja KL (PUPR, Perhubungan, Menpora, Kominfo, TVRI/REI)," jelas Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (3/10/2021).

Anggaran disalurkan melalui APBD yakni dana tambahan infrastruktur, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dan belanja kementerian lembaga.

Pada 2021 saja pemerintah pusat menyalurkan bantuan ke Papua sebesar Rp 1,5 sampai Rp 8 triliun, dan dana kementerian lembaga hingga Rp 793,7 hingga 3 miliar.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, dana yang dikucurkan tidak hanya semata untuk PON, dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur, stadion untuk kelengkapan infrastruktur di Papua.

Piter juga menyebut, dengan infrastruktur yang sudah di bangun, maka pemerintah daerah Papua bisa memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi daerah.