Kompas TV internasional kompas dunia

Belum Ada Perempuan Terpilih Wakili Rakyat Dalam Pemilu Dewan Syura Qatar

Minggu, 3 Oktober 2021 | 14:33 WIB
belum-ada-perempuan-terpilih-wakili-rakyat-dalam-pemilu-dewan-syura-qatar
Para pemilih perempuan di pemilu Dewan Syura Qatar, Sabtu 02 Oktober 2021. (Sumber: Straits Times via AFP)

DOHA, KOMPAS.TV - Pemilih yang tidak memilih satu pun dari 26 perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif pertama Qatar pada Sabtu (2 Oktober), mengecewakan kandidat yang ingin memberikan suara bagi perempuan dan sebagian warga Qatar lainnya dalam proses politik monarki Teluk.

Sebanyak 30 dari 45 anggota Dewan Syuro di Qatar dipilih melalui pemungutan suara. Sementara 15 anggota sisanya ditunjuk oleh emir Qatar di negara kecil tapi kaya yang melarang adanya partai politik.

"(Dewan Syura) seluruhnya laki-laki bukanlah visi Qatar," kata Aisha Hamam al-Jasim, 59, seorang manajer keperawatan yang berkampanye di distrik Markhiya Doha.

Aisha mendesak perempuan Qatar untuk mulai "menyuarakan apa yang mereka yakini" dan memilih kandidat perempuan yang kuat di masa depan.

"Untuk pertama kalinya di Qatar, ini adalah kesempatan untuk mengambil bagian dalam politik," katanya ketika orang-orang berdatangan ke tempat pemungutan suara pada hari Sabtu, (02/10/2021)

Aisha, seperti sesama kandidat perempuan lainnya, mengatakan dia bertemu dengan beberapa pria yang berpikir bahwa perempuan tidak boleh mencalonkan diri.

Menyoroti keterampilan administrasinya, Aisha pada kampanyenya berfokus pada prioritas kebijakan seperti kesehatan, pekerjaan bagi kaum muda, dan pensiun.

"Saya hanya mengatakan: saya kuat, saya mampu. Saya melihat diri saya sebagai laki-laki. Jika Anda ingin melihat saya lemah, itu terserah Anda, tetapi saya tidak lemah," katanya dalam tempat pemungutan suara di mana pria dan perempuan memiliki pintu masuk terpisah.

Qatar memperkenalkan reformasi hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mengizinkan perempuan untuk mendapatkan SIM secara mandiri.

Qatar dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi untuk masalah-masalah seperti sistem perwalian, di mana seorang perempuan memerlukan izin laki-laki untuk menikah, bepergian, dan mengakses layanan kesehatan reproduksi.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Straits Times/AFP



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19