Kompas TV nasional politik

PKS Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Penerapan Sekolah Tatap Muka

Selasa, 28 September 2021 | 15:51 WIB
pks-minta-pemerintah-antisipasi-lonjakan-kasus-covid-19-akibat-penerapan-sekolah-tatap-muka
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). (Sumber: dpr.go.id)

 

JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah diterapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah. Hal ini menyusul adanya laporan peningkatan penyebaran virus corona setelah adanya PTM. 

“Berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak  terus meningkat,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (28/09/2021).

Baca Juga: Antisipasi Klaster Covid-19, Pelajar Jalani Rapid Tes di Sekolah

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyebut, dirinya pernah mendapatkan kabar adanya desakan dari organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan PTM.

“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan data 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru mencapai 12,79 persen untuk dosis pertama dan 8,84 persen untuk dosis kedua. 

"Realisasi vaksinasi bagi anak 12 hingga 17 tahun masih rendah. Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin,” katanya.

Menurut dia, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar. 

"Masih banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM,  seperti, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah. Baru 59 persen sekolah yang mengisi daftar periksa kesiapan PTM,” kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:44
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19