Kompas TV nasional politik

Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Bawah 50 Persen

Minggu, 26 September 2021 | 21:16 WIB
survei-tingkat-kepuasan-masyarakat-terhadap-pelaksanaan-demokrasi-di-bawah-50-persen
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) hanya 47,6 persen. Sementara yang merasa tidak puas sebesar 44,1 persen. (Sumber: Tangkapan layar hasil survei Indikator Politik Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) hanya 47,6 persen. Sementara yang merasa tidak puas sebesar 44,1 persen.

Data tersebut merupakan hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia, yang dilaksanakan pada bulan September 2021.

Dalam rilis survei terbaru mereka yang bertema Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini, Minggu (26/9 2021), disampaikan bahwa responden yang puas terbagi lagi, yakni sangat puas sebesar 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen.

Sedangkan yang tidak puas terdiri dari 37,1 persen merasa kurang puas dan 7 persen merasa tidak puas sama sekali. Sisanya, 8,3 persen responden tidak menjawab/tidak tahu.

"Ini temuan kita terhadap responden, saat ditanya bagaimana mereka yang tak puas pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu naik tajam. Itu terlihat dari meningkatnya ketidakpuasan 32 ke 44 persen," tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers virtual, Minggu (26/9/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar lebih memerhatikan hal ini.

Baca Juga: Survei Penanganan Covid-19, Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Tak Setuju Vaksinasi Berbayar

Menurutnya, presiden merupakan episentrum penting dalam survei tersebut.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi cukup terpengaruh dengan permasalahan yang dialamatkan Jokowi belakangan ini.

"Ya isu-isu saat ini sangat terpaku pada presiden, karena ada sejumlah permasalahan yang menunjukkan ada kemunduran pelaksanaan demokrasi. Salah satunya dengan memanggil seorang petani jagung bernama Suroto protes saat kunjungan presiden di Blitar beberapa waktu lalu."

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Tribunnews


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:02
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19