Kompas TV nasional hukum

Juliari Batubara Setor Uang Denda Rp500 Juta lewat KPK, Belum Bayar Rp14,5 Miliar

Jumat, 24 September 2021 | 17:55 WIB
juliari-batubara-setor-uang-denda-rp500-juta-lewat-kpk-belum-bayar-rp14-5-miliar
Terpidana korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah membayarkan uang denda Rp500 juta ke kas negara. (Sumber: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Maling bantuan sosial (bansos) Covid-19 sekaligus eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara telah menyetorkan uang denda senilai Rp500 juta ke kas negara lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang denda ini adalah bagian dari hukuman denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan sesuai vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal ini diungkapkan pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Jumat (24/9/2021).

Baca Juga: KPK akan Panggil Azis Syamsuddin Dalami Kasus Suap Penanganan Perkara Korupsi di Lampung Tengah

"Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp500 juta ke kas negara dari Terpidana Juliari P Batubara," kata Ali Fikri.

Selain hukuman denda, Juliari juga wajib membayar uang pengganti berjumlah Rp14,5 miliar. Pembayaran uang pengganti itu paling lambat satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau tanggal 23 September 2021 kemarin.

Bila uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka harta benda Juliari Batubara dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud.

Jika harta benda Juliari tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka sebagai gantinya kader PDI Perjuangan itu akan menjalani pidana penjara selama dua tahun.

Ali menyebut, pihaknya juga bakal melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada Juliari.

"Terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," ujar Ali.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Lifestyle

9 Tips Agar Tidur Lebih Berkualitas

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19