Kompas TV nasional politik

Timbulkan Klaster Covid-19, Wakil Ketua MPR Desak Nadiem Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka

Jumat, 24 September 2021 | 13:26 WIB
timbulkan-klaster-covid-19-wakil-ketua-mpr-desak-nadiem-evaluasi-pelaksanaan-sekolah-tatap-muka
Arsip Foto. Siswa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di SD Negeri Karang Mekar 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/7/2021). (Sumber: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk segera mengevaluasi kegiatan sekolah tatap muka di seluruh daerah. Hal ini demi mencegah penyebaran klaster baru Covid-19 yang kian meluas.

"Evaluasi secara menyeluruh harus segera dilakukan terhadap penyelenggaraan sekolah tatap muka yang menyebabkan klaster Covid-19. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar harus dikedepankan dalam PTM," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per 20 September 2021 dari 46.500 sekolah penyelenggara PTM ada 2,8 persen atau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster Covid-19.

Baca Juga: Muncul Klaster saat PTM, Satgas Covid-19 Minta Pihak Sekolah Evaluasi Prokes yang Dijalankan

Evaluasi menyeluruh terkait ribuan klaster baru itu, kata dia, harus dilaksanakan agar segera diketahui secara pasti akar masalahnya yang dihadapi sejumlah daerah dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka di masa pandemi ini.

Menurut dia, pembelajaran tatap muka memang diharapkan mampu menekan ancaman learning loss terhadap para pelajar.

Namun, bila kondisi sejumlah daerah belum siap menggelarnya jangan dipaksakan, karena malah mengancam keselamatan peserta didik dan pengajar.

Politikus Partai Nasdem itu menyayangkan, terjadinya ribuan klaster baru penyebaran Covid-19, yang menyebabkan para peserta didik dan guru terpapar virus korona.

Ia berharap, langkah menghentikan sementara PTM pascamunculnya klaster baru Covid-19 segera dilaksanakan dan diikuti dengan upaya testing dan tracing yang masif untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.

"Pihak penyelenggara pendidikan juga harus menyiapkan sistem yang bisa memastikan bahwa peserta didik dan tenaga pengajar benar-benar sehat dan tidak terpapar virus sebelum melaksanakan," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Peristiwa

WR Soepratman dan Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 | 23:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
23:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19