Kompas TV nasional politik

Tak Setuju Pemilu Digelar April 2024, Pimpinan Komisi II Khawatir Terjadi Kekacauan

Kamis, 23 September 2021 | 12:55 WIB
tak-setuju-pemilu-digelar-april-2024-pimpinan-komisi-ii-khawatir-terjadi-kekacauan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (Sumber: Dokumen pribadi)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim tak setuju dengan usulan dari pemerintah yang ingin melaksanakan Pemilu pada April 2024. Ia menilai bila pencoblosan dilaksanakan di bulan itu akan membuat tahapan Pilkada serentak berantakan. 

"Saya prediksi akan terjadi kekacauan tahapan pilkada apabila coblosan Pemilu dilaksanakan bulan April atau Mei 2024," kata Luqman kepada Kompas TV, Kamis (23/9/2021). 

Ia mengatakan, pemerintah saat mengusulkan pengunduran waktu Pemilu 2024 itu belum mempertimbangkan betapa pentingnya jarak waktu antara pengesahan hasil Pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang paling lambat harus dilaksanakan pada Agustus 2024. 

Baca Juga: Jokowi Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan Bulan April, KPU: Akan Timbulkan Problematik

"Kita perlu belajar dari pengalaman pemilu 2019 lalu, di mana penyelesain sengketa pemilu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Jika coblosan Pemilu 2024 di bulan April atau Mei 2024, nyaris tidak ada waktu jeda antara pengesahan hasil pemilu dengan pendaftaran calon kepala derah ke KPUD," ujarnya.

Politikus PKB itu menyebut, alasan Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian yang meminta pemungutan suara Pemilu pada April agar rangkaian pemilu tidak panjang, cepat dan efisien, cukup rasional. 

"Alasan Mendagri ini sepintas masuk akal. Tetapi kalau kita lihat praktek pilkada serentak 270 daerah yang dilaksanakan 9 Desember 2020 kemarin, justru perhelatan demokrasi pilkada dapat mendorong penangan covid-19 di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada," katanya. 

Ia berharap, nantinya pemerintah memiliki pandangan yang sama terhadap urgensi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, sehingga dapat memahami perlunya coblosan Pemilu dilaksanakan di bulan Februari 2024.

Baca Juga: Tak Ada Pengunduran, Presiden Jokowi Sepakat Pemilu April 2024

Selain itu, kewenangan untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilu ada di tangan KPU. Hal itu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan wewenang penuh kepada KPU untuk menetapkan kapan waktu pemungutan suara pemilu akan dilaksanakan.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19