Gubernur DKI Dipanggil KPK, Demokrat: Apa Ini untuk Persulit Anies Jelang Pilpres 2024?

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menanggapi pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. 

Ia menduga ini sebuah taktik untuk mematikan Anies yang merupakan sosok yang berpotensi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.  

Baca Juga: 5 Jam Diperiksa KPK, Anies Dicecar 8 Pertanyaan Kasus Munjul

Menurut dia, dalam persaingan di dunia politik itu banyak cara mematikan kompetitor melalui politik elektoral. 

"Di antaranya money power, aturan yg sengaja dibuat utk persulit munculnya pesaing, dan “kriminalisasi” terhadap calon potensial. Apakah ini yang bakal dihadapi Gubernur DKI Anies Baswedan?" cuit Benny dalam akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID dan Kompas TV diizinkan untuk mengutipnya, Rabu (22/9/2021). 

Sebelumnya, KPK memaparkan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang berlangsung Selasa (20/9/2021). 

"Anies hadir dan dikonfirmasi secara umum antara lain terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya," kata Juru bicara KPK, Ali Fikri, pada keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021). 

Baca Juga: Mau Dapat Bantuan Uang Kuliah Rp9 Juta dari Anies Baswedan? Cek Syarat Lengkapnya

Di samping itu, kata Ali, Anies juga ditanya soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut. 

"Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp0," katanya.