Kompas TV nasional sapa indonesia

Kapal Perang China Terlihat di ZEE Laut Natuna Utara, Apakah Ada Pelanggaran UNCLOS?

Jumat, 17 September 2021 | 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masuknya kapal perang tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di laut Natuna Utara, mengusik hak berdaulat Indonesia.

Apa sebaiknya sikap Indonesia merespon kejadian ini, dan bagaimana menegakkan hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara?

Baca Juga: Benarkan Ada Kapal Perang China di ZEE, Bakamla: Selama Tidak Mengganggu Fisik Tidak Apa-apa

Kompas TV membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring di antaranya, Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Aan Kurnia.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi, dan juga Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. 

Berkaitan kasus ini, PBB telah mengatur ketentuan ZEE melalui United Nations Convention on The Law of The Sea, UNCLOS, atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. 

Memang, dalam aturan itu, tidak menyebutkan aktivitas militer sebagai salah satu hak yang diizinkan atau tidak, untuk masuk ke kawasan ZEE.

Kejadian inipun mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Menanggapi hal ini, pemerintah akan bertindak tegas terkait pelanggaran kapal perang Tiongkok yang melakukan aktivitas di wilayah zona ekonomi eksklusif Natuna Utara.

Baca Juga: Kapal Perang China Masuk ke Perairan Natuna Utara, Nelayan Takut Untuk Melaut

Kapal milik asing yang secara bebas keluar masuk wilayah Natuna Utara bukan kali ini saja terjadi.

Kini tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah, untuk menindaklanjuti masuknya kapal perang milik Tiongkok itu.

Karena penting bagi Indonesia, untuk menunjukkan keberanian ketika ada pihak asing, yang berusaha mengusik hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna Utara. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:13
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19