Kompas TV nasional hukum

MAKI: Putusan MA Itu Menyerahkan Urusan TWK KPK kepada Presiden

Jumat, 10 September 2021 | 23:16 WIB
maki-putusan-ma-itu-menyerahkan-urusan-twk-kpk-kepada-presiden
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin (Sumber: Boyamin via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi, MAKI menilai bahwa dalam putusan soal alih status pegawai KPK, MA menyerahkan urusannya kepada Presiden Jokowi.

“Di dalam putusan Mahkamah Agung itu kan menyerahkan urusannya kepada Presiden dan sebenarnya tetap berpedoman seperti Mahkamah Konstitusi tidak merugikan pegawai KPK,” kata Boyamin Saiman menjawab Kompas.TV, Jumat (10/9/2021).

“Solusinya ya kembali ke sama dengan yang lain dilakukan tes wawasan kebangsaan lagi.”

Boyamin bercerita, zaman orde baru dirinya pernah menjadi DPRD Solo Tahun 1996. Kemudian dilakukan penelitian khusus (litsus) dan Boyamin mengaku dinyatakan tidak lulus litsus.

Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Putusan MK dan MA Tepis Tuduhan TWK Maladministrasi dan Langgar HAM

“Materinya sama persis dengan yang TWK ini untuk itu, waktu itu, aku diberi kesempatan untuk tes ulang, untuk menjelaskan apa jawaban-jawabanku mengenai misalnya Pancasila dan UUD 45 bisa diubah misalnya, atau tidak melawan pemerintahan yang sah,” terangnya

Ketika itu, tutur Boyamin, ia menjelaskan bahwa yang tidak bisa diubah secara teori itu ya kitab suci, karena itu memang sudah bicara keyakinan.

“Tapi kalau suatu dasar negara yang bisa jadi ubah, nah tapi semangat untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita kemerdekaan ya, itu harus diutamakan dan nomor satu aku menjelaskan itu.”

Alhasil, Boyamin menyampaikan saat itu dirinya dinyatakan lulus.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Lifestyle

9 Tips Agar Tidur Lebih Berkualitas

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:24 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:52
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19