Minta Pemerintah Indonesia Tidak Buru-Buru Akui Taliban, Pengamat Beberkan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia tidak buru-buru mengakui pemerintahan Taliban yang sudah menguasai Afghanistan.

Hikmahanto menyebut, kondisi Afghanistan saat ini penuh ketidakpastian, meski Taliban sudah merebut istana negara.

“Menurut saya, pemerintahan Indonesia tidak perlu terburu-buru mengakui pemerintahan yang akan berkuasa di Afghanistan. Karena dari pengamatan saya, masih cair siapa yang akan menjadi penguasa Afghanistan,” urai Hikmahanto kepada Kompas TV, Rabu (18/8/2021).

Baca Juga: Profil Zarifa Ghafari, Wali Kota Afghanistan yang Mengaku Siap Dibunuh Taliban

Ia bahkan menyebut, ada perlawanan dari sejumlah elit politik yang berkuasa pada kemunculan Taliban.

“Perkembangan terakhir yang saya cermati, wakil presiden yang sekarang ada menyatakan diri sebagai presiden,” kata Hikmahanto.

“Beberapa wali kota itu menginginkan adanya perlawanan terhadap pasukan Taliban,” imbuhnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak buru-buru mengambil sikap, selama belum ada sosok tertinggi spesifik yang berkuasa menggantikan Presiden Ashraf Ghani.

“Di dalam negeri masih belum jelas siapa yang akan menjadi pemimpin. Dalam hal ini bukan dari Talibannya, tapi orangnya atau dari pemerintahan yang ada,” kata Hikmahanto.

Alasan lainnya, pemerintah Indonesia dapat dianggap ikut campur urusan dalam negeri Afghanistan, bila buru-buru mendukung Taliban atau kelompok tertentu.

Keputusan terburu-buru juga dapat membahayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan.