Kompas TV nasional politik

Puan Minta Pemerintah Fokus Pengawasan Kedatangan WNA Saat Masa PPKM

Kompas.tv - 16 Agustus 2021, 11:26 WIB
puan-minta-pemerintah-fokus-pengawasan-kedatangan-wna-saat-masa-ppkm
Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Sidang Paripurna. (Sumber: Tangkapan layar Youtube DPR RI.)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk tetap fokus menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian legistif adalah meminta pemerintah untuk serius melakukan pengawasan terhadap kedatangan warga negara asing di saat PPKM. 

"Penanganan di bidang kesehatan: Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah Tanah Air; meningkatkan testing, tracing, and treatment; mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi Covid-19; Pengawasan Pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM," kata Puan di Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021). 

Baca Juga: Periode 1-9 Agustus, Imigrasi: 2.024 WNA Masuk Indonesia, 303 Asal China

Ia menambahkan, penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah harus  mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. 

"Penanganan permintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19; program dan penyaluran Bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran," ujarnya. 

Politikus PDIP itu menyoroti aspek pelayanan publik agar tetap melayani masyarakat secara optimal. 

"Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19, pendidikan, transportasi, perijinan, sertifikasi, dan lain sebagainya, agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Baca Juga: Selama PPKM Level 4, Sebanyak 34 WNA China Masuk ke Indonesia

Ia mengimbau agar sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi Covid-19. 

"Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya," katanya.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x