Amankan Vaksin, Kemenkes Libatkan BPKP Lakukan Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan upaya untuk dapat melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. 

Termasuk dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pihaknya telah menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.

“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP," kata Budi dalam keterangan resminya yang dikutip, Rabu (11/8/2021).

Lebih lanjut, Menkes RI menuturkan pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kementerian Dalam Negeri, dan juga TNI/Polri guna memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota.

"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tegasnya. 

Budi menambahkan Kemenkes juga telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional. 

Baca Juga: Kemenkes RI Sampaikan Syarat Vaksinasi Covid-19 Bagi Pasien Kanker

Platform tersebut, lanjut dia, memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

"Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19," jelasnya. 

Pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya.

Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

Menkes berharap target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.

“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” ujar Budi. 

Baca Juga: Wagub Riza Patria Buka Suara soal Sanksi bagi Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit