Kompas TV bisnis kebijakan

Pemberian Insentif PPN Sewa Ruangan Bagi Peritel Dinilai "Nanggung"

Rabu, 4 Agustus 2021 | 12:31 WIB
pemberian-insentif-ppn-sewa-ruangan-bagi-peritel-dinilai-nanggung
Ilustrasi pusat perbelanjaan (mal) (Sumber: kontan.co.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menggelontorkan insentif bagi dunia usaha terdampak pandemi Covid-19, khususnya sektor usaha perdagangan eceran yang menyewa tempat di mal. Insentif  berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen ditanggung pemerintah (DTP). 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey menilai, insentif yang diberikan oleh pemerintah terkesan tanggung, seperti dilansir dari Kontan.co.id, Rabu (4/8/2021).

Roy menjelaskan, alasan pertama, pengusaha yang menyewa gerai di mal umumnya mendapatkan keringanan dari pengelola pusat perbelanjaan, berupa penangguhan pembayaran sewa. Sehingga, dikhawatirkan insentif yang diberikan hingga Oktober 2021 justru tidak bisa digunakan.

Kedua, insentif PPN DTP tidak memberikan manfaat kepada pengusaha yang mempunyai tempat berupa toko/gerai sendiri. Misalnya, pengusaha waralaba yang atas pendirian bangunannya adalah milik pribadi bukan sewa.

Dari situ, Roy menilai, insentif tersebut tidak optimal membantu para peritel karena tidak langsung menyentuh substansi persoalan. "Paling penting saat ini adalah insentif yang diberikan dalam membantu operasional," ujarnya.

Baca Juga: Ketahui Ketentuan Insentif PPN Sewa Ruangan yang Diberikan Pemerintah Bagi Pedagang Eceran

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan, insentif yang hanya tiga bulan, mempertimbangkan potensi perbaikan aktivitas perekonomian pada November-Desember 2021. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan memperpanjang insentif ini.

Di sisi lain, meski ada insentif baru, pemerintah tidak menambah anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, anggaran ini bisa  dialokasikan, dari realokasi anggaran program insentif perpajakan dunia usaha.

Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi aktivitas masyarakat sejak Juli 2021. Kebijakan ini mewajibkan pusat perbelanjaan modern, tradisional maupun mal untuk tutup dan beroperasi dengan waktu yang terbatas.

Karena itu insentif PPN ditanggung pemerintah ini, tidak terbatas pada pedagang eceran di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


Politik

PPP Tak Sreg dengan Usulan Pemilu 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:59 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
14:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19