Kompas TV nasional politik

PPP: Cat Pesawat Presiden Jangan Dipermasalahkan, Tak Semua Anggaran Dialihkan untuk Covid-19

Selasa, 3 Agustus 2021 | 18:15 WIB
ppp-cat-pesawat-presiden-jangan-dipermasalahkan-tak-semua-anggaran-dialihkan-untuk-covid-19
Arsul Sani saat membesuk Mantan Wakil Presiden RI, Hamzah Haz (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meminta kepada seluruh pihak tak perlu meributkan kebijakan penggantian cat pesawat kepresidenan menjadi warna merah-putih. Sebab, seluruh kementerian dan lembaga telah melakukan beberapa relokasi anggaran terkait penanganan Covid-19. 

"Kalau yang seperti itu mau diributkan ya nanti banyak pos anggaran untuk pengeluaran kementerian dan lembaga yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 semuanya bisa dipermasalahkan," kata Arsul kepada Kompas TV, Selasa (3/8/2021). 

Menurut dia, setiap pengeluaran kementerian dan lembaga itu tentu sudah dianggarkan. Kemudian, hampir semua dalam rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu anggarannya sudah terkena refocussing

Baca Juga: Istana: Pesawat Kepresidenan Sudah 7 Tahun, Harus Perawatan Besar

"Artinya dialihkan untuk keperluan penanggulangan Covid-19 baik dalam konteks internal kelembagaan maupun dikurangi untuk dialihkan ke kementerian dan lembaga yang langsung terkait dengan penanganan pandemi Covid-19," ujarnya. 

Anggota Komisi III DPR ini menyebut, tentu tak bisa semua anggaran setiap kementerian dan lembaga itu dialihkan untuk penanganan virus corona di Tanah Air. 

"Mind set kita jangan kemudian semua penginnya dialihkan untuk Covid-19. Nanti bisa-bisa Polri, TNI, ASN enggak boleh dianggarkan buat baju seragam karena toh seragamnya yang ada masih bisa dipakai dan sekarang masa pandemi," kata dia.

Sebelumnya, Mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie mengatakan, pemerintah seharusnya menangguhkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie soal keinginan pemerintah yang ingin melakukan pengecatan terhadap pesawat kepresidenan dari semula berwarna biru menjadi merah.

“Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi,” ujarnya.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19