Kompas TV regional peristiwa

Merasa Diabaikan, Warga Gili Trawangan Kirim Surat Cinta soal Sengketa Lahan ke Presiden Jokowi

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:00 WIB
merasa-diabaikan-warga-gili-trawangan-kirim-surat-cinta-soal-sengketa-lahan-ke-presiden-jokowi
Aksi damai warga Gili Trawangan menolak adendum kontrak produksi antara PT Gili Trawangan Indah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di pantai timur Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Jumat (23/7/2021). (Sumber: YouTube)

GILI TRAWANGAN, KOMPAS.TV – Sekitar 50 orang perwakilan masyarakat Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi damai di pantai timur di depan Masjid Agung Baiturrahman, Gili Trawangan pada Jumat (23/7/2021) siang seusai salat Jumat.

Dalam aksinya, warga mengirim “surat cinta” pada Presiden Joko Widodo berisi pernyataan menolak adendum kontrak pengelolaan lahan oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI). Warga mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB mengakhiri kontrak perjanjian dengan PT GTI.

Zaini Abdul Hadi (28), salah seorang perwakilan warga, membacakan pernyataan itu.

“Kami, masyarakat Gili Trawangan, dengan tegas dan penuh persatuan menolak adendum kontrak PT GTI yang dicanangkan oleh Gubernur NTB,” ujarnya.

“Masyarakat meminta putus kontrak PT GTI yang telah dengan sengaja tidak bertanggung jawab dan ingkar atas tanggung jawabnya.”

Baca Juga: Kisah Wak Haji Rukding, Orang Gila Pembuat Jalan di Gili Trawangan

Warga Gili Trawangan juga menolak keras tuduhan Gubernur NTB sebagai masyarakat dan pengusaha ilegal. “Karena kami selama ini membayar pajak pada pemerintah,” kata Zaini.

Sejak tahun 1995, PT GTI dan Pemda NTB resmi melakukan kontrak produksi atas lahan seluas 65 hektar dengan status Hak Pengelolaan. Namun, 90 persen dari lahan itu telah menjadi bangunan, hotel, kafe, villa, pemukiman warga, sekolah dan rumah ibadah. Seluruhnya dibangun oleh warga dan bukan PT GTI.

Adendum, atau penambahan klausul atau pasal dalam kontrak pengelolaan lahan PT GTI itu, menurut Zaini, diyakini bakal merugikan masyarakat Gili Trawangan.

“Meskipun pak gubernur sudah mengatakan akan mencarikan win-win solution agar masyarakat dan investor tidak dirugikan, adendum ini sangat merugikan masyarakat karena pemerintah akan membuat perjanjian baru, karena kita akan dianaktirikan,” tutur Zaini saat dihubungi KompasTV pada Jumat malam.

Penulis : Vyara Lestari | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19