Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Sajikan Data Covid-19 secara Terbuka dan Realtime

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime.

Puan menuturkan dengan tidak menutupi data Covid-19 akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan keterbukaan data akan lebih mempermudah dalam penetapan langkah penanganan Covid-19.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi," kata Puan dikutip dari laman DPR RI, Jumat (9/7/2021).

Puan juga mewanti-wanti pemerintah daerah agar jangan lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat saat kondisi Covid-19 sudah bahaya.

Adapun hal tersebut disampaikannya usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/7/2021). 

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta adanya peningkatan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19, RS Darurat Lapangan Tembak Surabaya Didatangi Puan Maharani

Hal ini, kata Puan penting dilakukan agar tidak ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ujarnya.

Tak hanya soal data Covid-19, dalam kesempatan itu, Puan juga membahas terkait target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Diketahui, sebelumnya pemerintah pusat telah menetapkan target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021. 

Merespons hal itu, dia meminta pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” tegas Puan. 

Baca Juga: Ketua DPR Minta Kapal Milik TNI AL "Disulap" Menjadi RS Darurat Covid-19