Kompas TV nasional politik

Berencana Terapkan PPKM Darurat, Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Jangan Buat Bingung Masyarakat

Rabu, 30 Juni 2021 | 10:00 WIB
berencana-terapkan-ppkm-darurat-pimpinan-komisi-ix-pemerintah-jangan-buat-bingung-masyarakat
Presiden Joko Widodo meminta gubernur, Bupati dan Wali kota untuk mempertajam penerapan PPKM mikro. (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menanggapi rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam penanganan Covid-19. 

Menurut dia, sejak awal corona sudah terlalu banyak terminologi atau istilah yang ditetapkan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Namun, dalam impelementasinya, ia menilai kurang adanya ketegasan, sehingga membuat masyarakat bingung. 

"Kalau pemerintah melakukan perubahan terminologi terus menerus, masyarakat jadi bingung. Pasti esensinya harus ada pembatasan mobilitas," kata Charles kepada KOMPAS TV, Rabu (30/6/2021). 

Baca Juga: Dukung Wacana PPKM Darurat, Wakil Ketua DPR: Kebijakan Ini Patut Diambil, Kasus Covid-19 Naik Terus

Ia mengakui hingga kini dirinya belum mengetahui konsep yang akan diterapkan dalam PPKM darurat nanti. Dirinya menyarankan agar pembatasan mobilitas masyarakat itu benar-benar diterapkan seperti menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen. 

"Yang penting itu pembatasan mobilitas secara besar-besaran. Misalnya diberlakukan 100 persen WFH, tempat makan hanya untuk take away. Lalu, pembatasan tempat-tempat seperti pasar," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya ketegasan dari pemerintah ketika menjalanai kebijakan dalam penanganan Covid-19, maka akan menyetop penyebaran virus tersebut. 

"Masyarakat tidak bebas melakukan aktivitas, sehingga wilayah-wilayah yang saat ini masih zona hijau tidak ikut menjadi zona merah," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah pusat menggelar rapat virtual bersama sejumlah pemerintah daerah membahas rencana penerapan PPKM darurat pada Selasa (29/6/2021).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19