Kompas TV nasional politik

Wacana Jokowi Presiden 3 Periode, PAN: Hentikan, Bikin Gaduh

Minggu, 20 Juni 2021 | 14:27 WIB
wacana-jokowi-presiden-3-periode-pan-hentikan-bikin-gaduh
Presiden Jokowi memberikan pernyataannya untuk Global Health Summit, Jumat (21/5/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta seluruh elemen masyarakat untuk tak lagi meributkan ihwal jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, isu tersebut membuat gaduh dan tak elok ketika kini pemerintah fokus menangani wabah. 

"Hentikan saja rencana itu. Jangan kita malah fokus urusin presiden tiga periode, memperkeruh suasana, bikin gaduh," kata Saleh kepada Kompas TV, Minggu (20/6/2021). 

Selain itu, Presiden Joko Widodo sendiri pun sudah sering mengatakan kalau dirinya tak ingin jabatannya ditambah karena itu mengkhianati semangat reformasi yang dulu digelorakan. 

Baca Juga: Dukung Jokowi 3 Periode, Sukarelawan Jokpro: Bisa Tekan Ongkos Politik

"Dalam banyak kesempatan, presiden sudah menolak. Saya minta relawan-relawan mempertimbangkan ulang," ujarnya. 

Sebelumnya, relawan yang menamakan diri Komunitas Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro menggelar syukuran dan menyampaikan dukungan agar Jokowi bisa menjabat Presiden untuk ke-3 kalinya berdampingan dengan Prabowo Subianto.

Sejumlah alasan disampaikan oleh relawan Jokpro 2024 dalam deklarasi untuk mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ke-3 kalinya.

Penasihat Komunitas Sukarelawan Jokpro 2024, M Qodari mengatakan majunya jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6).

M.Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Zaki Amrullah

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Peristiwa

Kasus Corona Melonjak di Riau

Minggu, 1 Agustus 2021 | 00:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19