Kompas TV nasional hukum

MAKI: Berkurangnya Hukuman Pinangki Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Selasa, 15 Juni 2021 | 10:37 WIB
maki-berkurangnya-hukuman-pinangki-cederai-rasa-keadilan-masyarakat
Jaksa Pinangki, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2020). (Sumber: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai pengurangan hukuman bagi Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Pengadilan Negeri Tinggi DKI Jakarta mencederai rasa keadilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada KOMPAS TV melalui pesan suara, Selasa (15/6/2021).

“Prinsipnya menghormati putusan pengadilan apapun bentuknya baik bersalah ataupun bebas ataupun dikurangi ditambah dan sebagainya,” kata Boyamin Saiman.

“Namun rasanya yang paling pas adalah putusan dari pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat yang menghukum Pinangki 10 tahun, karena ini kan kalau dibandingkan zaman Urip Tri Gunawan kan hukumannya sampai di angka 18 tahun bahkan 20 tahun,” tambah Boyamin Saiman.

Baca Juga: ICW: Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong 6 Tahun Penjara Merusak Akal Sehat, Benar-Benar Keterlaluan

Atas gambaran tersebut, Boyamin Saiman menuturkan sepatutnya Pinangki Sirna Malasari bukan mendapatkan pengurangan hukuman. Minimal, kata Boyamin, Jaksa Pinangki mendapatkan putusan hukum yang mendekati putusan kasusnya di Pengadilan Tipikor. 

“Mestinya Pinangki ya mendekati itu, mendekati itu kan 10 tahun, dengan dikurang ini terus terang aja ya agak mengurangi atau bahkan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Boyamin Saiman.

“Dan apapun dia seorang Jaksa yang harusnya menangkap Djoko Chandra, eh malah berusaha membantu Djoko Chandra. inilah yang rasanya mencederai rasa keadilan masyarakat,” lanjut Boyamin Saiman.

Atas dasar itu, Boyamin Saiman pun berharap Kejaksaan Agung mengambil langkah kasasi untuk putusan pengurangan hukuman terhadap Pinangki. Apalagi dalam cermatnya, Boyamin menuturkan proses pencucian uang dari perkara Pinangki belum sepenuhnya tuntas.

Baca Juga: Vonis Jaksa Pinangki Dipotong dari 10 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Peristiwa

Sorotan: Jakarta Terancam Tenggelam?

Minggu, 1 Agustus 2021 | 03:49 WIB
Peristiwa

Kasus Corona Melonjak di Riau

Minggu, 1 Agustus 2021 | 00:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19