Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Petambak Garam Minta Pemerintah Lindungi Usaha Garam Rakyat

Sabtu, 22 Mei 2021 | 21:08 WIB
petambak-garam-minta-pemerintah-lindungi-usaha-garam-rakyat
Petani garam sedang mengurai serta mengeringkan garam. (Sumber: Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Petambak garam meminta pemerintah untuk melindungi usaha garam rakyat yang terus terpuruk. Hal ini karena usaha garam rakyat dibayangi kekhawatiran tak terserap karena stok garam sisa tahun lalu masih menumpuk.

Untuk itu, memasuki musim produksi, Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur meminta pemerintah membenahi hulu-hilir industri garam rakyat yang terus terpuruk.

Adapun, Ketua HMPG Jawa Timur Muhammad Hasan mengutarakan, persoalan kuantitas dan kualitas garam rakyat yang tidak memenuhi standar industri selalu menjadi landasan impor garam terus mengalir, bahkan meningkat.

Upaya perbaikan produksi terus dilakukan oleh petambak garam, tetapi tidak ada keberpihakan pemerintah untuk membendung arus impor, serta lebih mengutamakan penyerapan garam rakyat.

“Stok garam yang menumpuk ditambah impor tahun ini bakal mengganggu penyerapan dan produktivitas garam rakyat tahun ini. Pasar menjadi tidak stabil,” kata Hasan saat dihubungi, Jumat (21/5/2021), dikutip dari Kompas.id.

Produksi garam rakyat tahun ini ditargetkan 2,1 juta ton. Kebutuhan garam konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan garam industri 3,07 juta ton.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Urungkan Niat Impor Garam 3 Juta Ton: Pikirkan Nasib Petani Garam

Di samping itu, tahun ini, pemerintah merencanakan impor garam sebesar 3,07 juta ton. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), stok garam rakyat per pertengahan Mei mencapai 530.000 ton. Penumpukan stok garam juga dialami BUMN pergaraman sebesar 340.000 ton.

Lebih lanjut, petambak garam selama ini dalam posisi marjinal dan mengalami ketidakadilan. Perusahaan pengolahan garam yang menentukan standar kualitas dan harga garam.

Namun, terjadi disparitas harga antara harga beli perusahaan pengolahan garam dan harga jual garam di pasaran. Harga garam di tingkat gudang seharga Rp600 per kilogram, sedangkan setelah diolah menjadi garam meja mencapai Rp30.000 per kilogram.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19