DPR Sebut Larangan Mudik Tak Berjalan Maksimal, Pemerintah Diminta Lebih Serius Atasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan sejumlah kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 masih perlu dilakukan berbagai perbaikan.

Dia menyebut pemerintah harus lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19 yang masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia. 

”Kebijakan mudik Lebaran misalnya, meskipun telah dilarang, namun tetap tidak mampu membendung secara penuh mobilitas masyarakat," kata Muhaimin yang dikutip dari laman DPR RI, Minggu (16/5/2021). 

Kondisi ini, kata Muhaimin, tentunya akan meningkatkan risiko lonjakan kasus dan penyebaran Covid-19 selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

Baca Juga: Perhatikan!! Warga Sawah Besar Jakarta Tolak Pemudik Yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Dalam kesempatan itu, dia juga menilai program vaksinasi nasional masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menuntaskan program tersebut sebagai bentuk penanganan antisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Muhaimin mengatakan, perusahaan-perusahaan yang menerima pendanaan program PEN harus dapat memberikan dampak bagi ekosistem sejenis, terutama bagi startup yang melibatkan UMKM sebagai mitra mereka.

Baca Juga: Selama Aturan Larangan Mudik, Tercatat Lebih dari 1,5 Juta Pemudik Masih Lolos Penyekatan

”Bersama-sama pemerintah, DPR RI dapat melakukan penghitungan kembali (re-exercise) besarnya dana transfer bagi daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan tujuan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah-daerah tersebut,” jelas dia. 

Sementara itu untuk dapat menjaga ekosistem yang kondusif bagi investasi, Muhaimin menuturkan salah satunya adalah keamanan wilayah.

Dengan begitu bisa meningkatkan kepercayaan calon investor khususnya bagi mereka yang menyasar sejumlah sektor di daerah-daerah.

”Yang tidak kalah penting, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi persoalan klasik yang terbukti dapat menyebabkan disinsentif bagi dunia investasi. Ini harus terus diperbaiki,” tegas dia.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Perpanjang Penyekatan Mudik pada Arus Balik Lebaran hingga 24 Mei 2021