Kompas TV nasional agama

Menko PMK: Antisipasi Adanya Kerumunan Setelah Sholat Ied, Pemerintah Akan Awasi Prokes Sholat Ied

Rabu, 12 Mei 2021 | 12:47 WIB
menko-pmk-antisipasi-adanya-kerumunan-setelah-sholat-ied-pemerintah-akan-awasi-prokes-sholat-ied
Kepala BNPB Doni Munardo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jajaran Kementerian Agama, TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja akan turut melakukan pengawasan protokol kesehatan saat melaksanakan shalat Idul Fitri.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy guna mengantisipasi potensi kerumunan yang dapat terjadi usai jamaah selesai melangsungkan salat Idul Fitri berjamaah. 

"Ini yang harus kita antisipasi. Kalau shalat id biasanya jamaah sudah mandi dan berwudhu dari rumah, jadi tidak perlu antre untuk berwudhu. Malah pas pulang ini yang biasanya akan sangat mungkin terjadi kerumunan," kata Muhadjir saat memimpin rapat se-tingkat menteri seperti diberitakan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021) malam.

Ia menekankan protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat oleh semua pihak. 

"Karena masalah agama masih urusan pemerintahan absolut jadi kewenangannya masih penuh di tangan pemerintah pusat," kata Muhadjir.

Ia juga meminta jaringan Kemenag untuk mengendalikan, memantau dan menertibkan masyarakat saat salat Idul Fitri nanti. 

"Saya kira jaringan birokrasi di Kemenag bisa diefektifkan untuk mengendalikan, memantau, termasuk menertibkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag," sambungnya.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:34
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO