Mahkamah Konstitusi Suriah Terima Pencalonan Tiga Kandidat Pemilu Presiden

BEIRUT, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung Konstitusi Suriah menerima tiga dari 51 permohonan pencalonan untuk pemilihan presiden bulan ini di negara yang dilanda perang tersebut, demikian dilaporkan media pemerintah seperti dikutip Associated Press, Senin (3/5/2021).

Pemilihan yang sebagian besar simbolis itu banyak dilihat akan dimenangkan oleh Presiden petahana Bashar Assad, yang akan maju dalam pemilihan presiden, bersaing dengan dua kandidat presiden lainnya, Abdullah Salloum Abdullah dan Mahmoud Ahmad Marie.

Sebanyak 51 calon, termasuk tujuh perempuan, mendaftar jadi kandidat pemilu presiden Suriah. Parlemen merujuk nama-nama tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pemungutan suara presiden, yang kedua di Suriah sejak perang saudara meletus pada 2011, dijadwalkan diadakan pada 26 Mei. Warga Suriah di luar negeri akan memberikan suara pada 20 Mei.

Mohamad Jihad Lahham, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan pengadilan menerima tiga calon dan menolak sisanya karena tidak memenuhi persyaratan konstitusional dan hukum.

Lahham mengatakan mereka yang pencalonannya ditolak memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dalam waktu tiga hari.

Assad memenangkan hampir 90% suara dalam pemilu 2014 dan diperkirakan akan memenangkan masa jabatan tujuh tahun keempat. Dia memegang kekuasaan sejak 2000, ketika dia mengambil alih setelah kematian ayahnya, yang memerintah negara selama 30 tahun.

Baca Juga: Presiden Suriah Bashar al-Assad Umumkan Amnesti Menjelang Idul Fitri dan Pemilu Presiden

Suriah mulai mengizinkan pemungutan suara multi-kandidat pada pemilu 2014. Persaingan dengan Assad bersifat simbolis dan dilihat oleh oposisi dan negara-negara Barat sebagai tipuan yang dirancang untuk memberikan lapisan legitimasi kepada presiden yang sedang menjabat.

Komunitas internasional sepertinya tidak akan mengakui keabsahan pemilu yang akan datang.

Menurut resolusi PBB untuk resolusi politik konflik di Suriah, sebuah konstitusi baru seharusnya dirancang dan disetujui dalam referendum publik sebelum pemilihan presiden yang dipantau PBB akan berlangsung.

Tetapi sedikit kemajuan telah dibuat pada komite perancang dan Assad terus mendapat dukungan dari Rusia dan Iran.

Pada bulan Maret, pemerintahan Biden mengatakan tidak akan mengakui hasil pemilihan presiden Suriah kecuali pemungutan suara bebas, adil, diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mewakili semua masyarakat Suriah.

Suriah telah berada dalam pergolakan perang saudara sejak 2011, ketika protes yang diilhami Arab Spring terhadap pemerintahan keluarga Assad berubah menjadi pemberontakan bersenjata sebagai tanggapan atas tindakan keras militer yang brutal.