Kompas TV nasional kesehatan

TNI Tegaskan akan Dukung Penuh Vaksin Nusantara, tapi Ada Syaratnya

Senin, 19 April 2021 | 16:33 WIB
tni-tegaskan-akan-dukung-penuh-vaksin-nusantara-tapi-ada-syaratnya
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jendral Achmad Riad, Jumat (13/11/2020). (Sumber: KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA).

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung penuh berbagai bentuk inovasi dalam negeri, seperti Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto maupun obat-obatan lainnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad menegaskan Vaksin Nusantara memang bukan program dari TNI. Namun, TNI akan tetap mendukung dengan catatan telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi yakni keamanan, efikasi, dan kelayakannya," ujar Riad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Kapuspen TNI Tegaskan Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Catatan lain yang diberikan adalah mengenai perizinan dan kerjasama pihak terkait. "Juga perlu urusan perizinan, kerja sama TNI dengan berbagai pihak dan penggunaan faskes dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau bidang pokok kesatuan," sambung Riad.

Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik, namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Penyuntikan vaksin yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di bawah komando pusat kesehatan Angkatan Darat.

Baca Juga: Anggota DPR Sebut BPOM Sudah Main Politik Cari Dukungan hingga Ingkar Janji soal Vaksin Nusantara


Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Menurut Penny, Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

Penulis : Fadhilah | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19