Kosovo Punya Presiden Baru, Presiden Perempuan Kedua Negara Itu

PRISTINA, KOMPAS.TV - Anggota parlemen di Kosovo memilih dan mengambil sumpah presiden baru untuk masa jabatan lima tahun hari Minggu, (4/4/2021), pemimpin perempuan kedua Kosovi pasca perang seperti dilansir Associated Press, Senin, (05/04/2021).

Parlemen 120 kursi Kosovo yang bersidang dalam sesi luar biasa selama dua hari, memberikan 71 suara untuk Vjosa Osmani-Sadriu, mantan ketua parlemen, pada putaran ketiga pemungutan suara, sementara 11 suara tidak sah.

Dua partai oposisi dan partai minoritas etnis Serbia memboikot pemungutan suara tersebut.

Pada November, Osmani-Sadriu yang berusia 38 tahun untuk sementara menggantikan mantan Presiden Hashim Thaci, seorang pemimpin gerilyawan selama perang Kosovo untuk kemerdekaan dari Serbia pada akhir 1990-an, yang mengundurkan diri setelah menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di pengadilan khusus yang berbasis di Den Haag.

Baca Juga: Negara Mayoritas Muslim Kosovo, Membuka Kedutaan Besar di Israel yang Berkedudukan di Yerusalem

Osmani-Sadriu, presiden ketujuh Kosovo pascaperang dan presiden wanita kedua di negara itu, mendapat dukungan dari Gerakan Penentuan Nasib Sendiri sayap kiri, atau Vetevendosje!, Yang memenangkan pemilihan awal 14 Februari di Kosovo dengan telak.

Partai tersebut sekarang memegang tiga posisi teratas: presiden, pembicara dan perdana menteri. Osmani-Sadriu adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden di parlemen itu.

Sebagai presiden, dia akan memiliki jabatan seremonial sebagai kepala negara. Tapi dia juga memiliki posisi terdepan dalam kebijakan luar negeri dan merupakan komandan angkatan bersenjata.

Baca Juga: Kosovo Untuk Pertama Kalinya Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian

Melanjutkan pembicaraan normalisasi dengan mantan musuh perang Serbia adalah prioritas dalam daftarnya, meskipun pemerintah Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan itu tidak tinggi dalam tujuan utamanya.

Kosovo merdeka pada tahun 2008 setelah NATO melakukan intervensi pada tahun 1999 untuk menghentikan tindakan keras berdarah Serbia Slobodan Milosevic terhadap pemberontakan pejuang kemerdekaan Albania.

Negara itu diakui oleh lebih dari 100 negara tetapi tidak oleh Serbia atau sekutu Serbia seperti Rusia dan Cina.