Kompas TV regional berita daerah

Kesulitan Ekonomi, Istri Terduga Teroris di Sukabumi Dapat Bantuan dari Presiden Joko Widodo

Minggu, 4 April 2021 | 09:26 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.TV - Kabar soal kesulitan keuangan yang dihadapi SA, istri terduga teroris di Sukabumi Jawa Barat, sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Presiden memberikan bantuan kepada SA, melalui Kapolres Sukabumi beserta jajarannya.

Bantuan langsung diantarkan ke rumah SA di Kampung Limbangan, Desa Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, oleh Kapolres Sukabumi bersama jajarannya, Sabtu (03/04) siang.

Saat penyerahan bantuan, Kapolres Sukabumi memberikan informasi kepada SA, bahwa bantuan berasal dari Presiden Joko Widodo.

Istri terduga teroris SA mengaku senang dan berterima kasih kepada Presiden, atas bantuan yang diberikan.

Kepala Desa Cibodas, juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Kapolres Sukabumi, yang telah meringankan beban hidup warganya.

Diberitakan sebelumnya, SA adalah istri dari terduga teroris BS yang ditangkap oleh tim Densus 88 di Jakarta.

Baca Juga: Istri Akui Terduga Teroris BS di Sukabumi Suka Bawa Barang Tidak Jelas dari Jakarta

Rumah SA digeledah polisi minggu lalu, dan ditemukan sejumlah barang bukti milik BS.

Setelah penangkapan suaminya, SA mengaku kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya dan buah hatinya, yang baru berusia 3 bulan.

Karena setiap bulan, sang suami-lah yang memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sementara itu, istri terduga teroris berinisial WH yang ditangkap di Jogjakarta, tak percaya suaminya terlibat jaringan teroris.

Ia pun berharap suaminya segera dibebaskan jika tak terbukti terlibat kasus terorisme.

Seusai digeledah oleh tim densus 88, rumah terduga teroris WH, di Banyumas, Jawa Tengah, terlihat sepi, dan tertutup rapat.

SQ, istri dari WH, mengaku kaget dan tidak percaya, suaminya terlibat dalam jaringan teroris.

SQ juga menjelaskan selama ini suaminya berjualan obat herbal dan gula merah.

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:55
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN