Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Bongkar Kepentingan SBY untuk Menguasai Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Demokrat Kubu Moeldoko membongkar sejumlah kepentingan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menguasai partai.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menjelaskan dalam pembukaan AD/ART partai tahun 2020, disebutkan pendiri partai hanya dua orang dan SBY sebagai salah satu di antaranya.

Padahal partai yang berdiri tahun 2001 ini dibangun oleh 99 orang dan nama SBY tidak termasuk di dalamnya.

Baca Juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko: SBY dan AHY Playing Victim, Seolah jadi Pihak yang Terzolimi

Menurut Rahmad, SBY berusaha menggelapkan fakta dan memutarbalikkan sejarah partai untuk kepentingan menguasai Partai Demokrat.

Tidak hanya itu, sejak SBY menjabat sebagai Ketua Umum, hak-hak anggota dan pengurus dipangkas dan dibatasi dengan berbagai alasan.

“Namun penghargaan yang diberikan DPP kepada anggota dan pengurus nyaris tidak pernah diberikan,” ujar Rahmad saat jumpa pers di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3/2021).

Rahmad menambahkan di kepemimpinan SBY juga terdapat pungutan kepada kader di semua lapisan. Parahnya lagi saat SBY memimpin partai terdapat mahar politik bagi kader yang ingin ikut dalam Pilkada.

Baca Juga: Singgung Kasus Korupsi, Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpers di Hambalang Sport Center

Hal itu, sambung Rahmad, membuat banyak kader yang memilih tidak maju Pilkada lantaran tidak mampu membayar mahar kepada DPP.

“Di samping itu kondisi pengelolaan partai oleh SBY-AHY yang sentralistik dan otoriter makin memperdalam jurang pemisah antara SBY-AHY dengan kader-kader di daerah,” ujar Rahmad.

Lebih lanjut Rahmad menyatakan kepentingan tersebut terus berjalan saat AHY, memimpin partai. Permasalahan ini membuat kegelisahan anggota untuk memperbaiki demokrasi di tubuh partai.

Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Bongkar Video SBY Ngaku Bukan Pendiri, Ini Petikan Kalimatnya

Dorongan tersebut memuncak saat para pendiri, deklarator, pengurus daerah, cabang dan anggota partai Demokrat mengetahi isi AD/ART tahun 2020 sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, UUD 1945 dan UU Partai Politik.

“AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 mempertegas kesimpulan bahwa ada upaya SBY membentuk dinasti dan oligarki di dalam Partai Demokrat melalui AD/ART yang memberi kewenangan absolut ke dalam satu tangan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai,” ujar Rahmad.