Terungkap, Kebijakan Impor Beras Adalah Perintah Airlangga dan Muhammad Luthfi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini. Hal ini karena Bulog masih memiliki cadangan beras di gudang dan petani akan menyambut panen raya.

“Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor,” ujar Buwas dalam papat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021).

Buwas mengungkapkan, langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Baca Juga: Wacana Impor Beras Usai Presiden Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Ini Alasannya

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” bebernya.

Menurutnya, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras. Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.

Pihak Bulog, kata Buwas, malah mendapat beban tambahan akibat kebijakan impor beras ini. Hal ini terkait keberadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari sisa impor 2018 sebanyak 275.811 ton di gudang Bulog.

Penyaluran cadangan beras ini hanya bisa berjalan dengan penugasan dari pemerintah. Di sisi lain, Buwas mengaku, Bulog tidak lancar menyalurkan beras saat ini.

Hal itu karena Bulog sudah tidak lagi menjadi penyalur beras untuk program bansos beras sejahtera (rastra).

“Sehingga saat itu kami punya 3,1 juta ton itu kehilangan pasarnya untuk 1 tahun sampai 2,6 juta ton. Sehingga bermasalah sampai sekarang. Sehingga beras eks impor tersisa hingga saat ini, dan kondisinya karena sudah tiga tahun mutunya turun,” kata Buwas.