Kompas TV nasional update

Nikita Mirzani Diajak Diskusi dengan Tim Pengkaji UU ITE, Apa Katanya?

Kamis, 4 Maret 2021 | 10:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meminta tanggapan dari sejumlah pihak yang pernah bersinggungan dengan aturan ini.

Tanggapan dinilai perlu untuk mengkaji ulang Undang-undang ITE.

Tim kajian yang terbentuk sesuai surat keputusan Menko Polhukam pada Februari lalu meminta tanggapan dari sejumlah pihak yang pernah bersinggungan dengan Undang-Undang ITE.

Salah satunya adalah selebritas Nikita Mirzani.

Menurut Nikita, Undang-undang ITE masih diperlukan terutama untuk mengontrol postingan di media sosial.

Sementara itu korban undang-undang ITE, Prita Mulyasari menilai edukasi lebih baik daripada merevisi UU ITE.

Tujuannya agar publik paham konsekuensi jika memposting sesuatu di media sosial.

Pada 2008 lalu, Prita tersandung masalah hukum karena dianggap melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional melalui email yang ditulisnya dan beredar di media sosial.

Sementara itu, keluarga Isma Khaira yang menjadi narapidana kasus UU ITE berharap adanya asimilasi dari lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon, Aceh Utara.

Sudah sepekan Isma bersama bayinya yang berumur enam bulan mendekap di balik jeruji besi.

Isma tersandung UU ITE saat memposting video pertengkaran ibunya dengan Kepala Desa Lhok Puuk ke media sosial.

Isma kemudian dilaporkan ke polisi oleh kepala desa dengan tuduhan pencemaran nama baik hingga berujung vonis penjara.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:29
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN