Kompas TV klik360 cerita indonesia

PDIP Beri Bantuan Hukum Nurdin Abdullah, Hasto: Kita Masih Tunggu Proses Hukum di KPK

Minggu, 28 Februari 2021 | 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sampaikan PDI Perjuangan masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait bantuan hukum terhadap kasus Nurdin Abdullah.

Hal ini disampaikan saat menghadiri acara gowes bareng dalam rangka HUT PDI Perjuangan di Monas, Minggu (28/2) pagi.

Hasto juga menyatakan Nurdin Abdullah merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang baik khususnya dalam bidang pertanian maupun juga kepemimpinan.

Sejauh ini PDI Perjuangan berpegang teguh untuk tidak melakukan intervensi dalam bidang apapun termasuk dalam bidang hukum dan advokasi kepada Nurdin Abdullah.

PDI Perjuangan akan menunggu seluruh proses hukum dan keterangan resmi dari pihak KPK mengenai status tersangka Nurdin Abdullah

Hasto menambahkan sejauh ini sejumlah DPD PDI Perjuangan sempat bersuara mengenai bantuan hukum terhadap Nurdin namun belum ada kepastian mengenai hal tersebut.

Selain itu, PDI Perjuangan pun juga belum menentukan sosok yang akan diusung untuk menggantikan kursi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Diketahui, Nurdin Abdullah dijemput oleh KPK pada Sabtu (27/2) dini hari di rumah jabatan Gubernur Sulsel setelah kegiatan OTT dilaksanakan di salah satu rumah makan.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan tindakan korupsi suap proyek infrastruktur bersama dengan 2 orang lainnya.

Video Editor: Nouval

Penulis : Theo Reza





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:51
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN