Kompas TV nasional peristiwa

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Nurdin Abdullah Ditahan Selama 20 Hari Pertama

Minggu, 28 Februari 2021 | 06:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi pemberantasan korupsi, KPK, menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dini hari tadi (27/02).

Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (26/02) malam di Sulawesi Selatan.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya.

Nurdin Abdullah bersama dengan ER ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan.

Sementara AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah memiliki rekam jejak yang cemerlang di dunia pendidikan.

Nurdin merupakan kepala daerah pertama yang memiliki gelar profesor.

Nurdin Abdullah merupakan lulusan S1 Fakultas Pertanian dan Kehutanan UNHAS.

Ia kemudian menggambil gelar master hingga doktoral di Agriculture Kyushu University Jepang.

Sebelum menjadi Gubernur Sulwesi Selatan, Nurdin Abdullah, menjabat Bupati Bantaeng dua periode.

Ia juga masih menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Salah satu penghargaan yang diperoleh terkait korupsi adalah, Bung Hatta Anti Coruption Award tahun 2017.

Selain Nurdin, KPK juga membawa 5 orang yang tertangkap dalam OTT, yang terdiri dari staf jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan satu pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, pasca penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disegel oleh KPK. 

Dari informasi petugas yang berjaga di Kantor Dinas PU, penyegelan dilakukan pada Sabtu (27/02) malam. 

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:17
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN