Kompas TV klik360 cerita indonesia

SBY Bilang Moeldoko Merugikan Nama Baik Jokowi, Ini Alasannya

Kamis, 25 Februari 2021 | 09:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Isu kudeta Partai Demokrat pertama digulirkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 1 Februari 2021 lalu. 

Kini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turut angkat bicara. 

Lewat video yang dibagikan AHY dari Instagram Bakomstra Demokrat, mengunggah sejumlah video berisikan pernyataan SBY.

SBY menyebut langsung nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam isu kudeta di tubuh partai. 

Menurut SBY, Moeldoko merugikan nama baik Presiden Joko Widodo.

“Secara pribadi, bahwa dilakukan Moeldoko adalah di luar sepengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu.” tutur SBY dalam sebuah video di Instagram Bakomstra Demokrat, Rabu (24/2/2021).

Partai Demokrat berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko sangat mengganggu dan merugikan nama baik Jokowi. 

Soal nama-nama lain yang belakangan mencuat, SBY meyakini bahwa mereka tidak terlibat.

Lebih lanjut SBY sependapat dengan Mensesneg yang pernah menyatakan isu kudeta partai Demokrat adalah masalah internal partai.

“Saya membenarkan pernyataan @PDemokrat yang memiliki pandangan berbeda dengan Pemerintah setelah Mensesneg menyatakan bahwa GPK-PD (gerakan pendongkelan Partai Demokrat) hanya persoalan internal Demokrat. Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian dari sejumlah kader yang dijebak, termasuk keterlibatan KSP Moeldoko nyata sekali bukan masalah internal.”ungkap SBY. 

Video Editor: Rengga
 

Penulis : Yuilyana





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:37
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN