Kompas TV nasional sapa indonesia

Pembentukan Tim Kajian UU ITE Jadi Langkah Awal Pemerintah untuk Atasi Persoalan Pasal Karet

Selasa, 23 Februari 2021 | 23:30 WIB

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyatakan siap merevisi Undang Undang Informasi Dan Trasaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dituding rawan kriminalisasi.

Menanggapi permintaan tersebut, 3 Kementerian yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim pelaksana kajian UU ITE.

Pembentukan tersebut tertuang dalam SK Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE. Menteri Kominfo, Johnny G Plate mengatakan, salah satu prinsip yang dikedepankan dalam kajian ini adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

"Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat," jelas Johnny dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Senin (22/2/2021).

Selain itu, Tim Kajian UU ITE ini terdiri dari 2 tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim pengarah terdiri dari Menko Polhukam, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Sementara Tim Pelaksana diketuai Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.

Tim Kajian UU ITE akan bekerja selama dua bulan. Menko Polhukam Mahfud MD, menyataknan, jika hasilnya, menunjukkan perlunya Revisi Undang Undang ITE, maka pemerintah akan mengajukan ke DPR.

Apakah pembentukkan Tim Kajian Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan membuahkan hasil, dan bisa mencegah potensi kriminalisasi?.

Simak dialog berikut bersama Staf Ahli Menkominfo yang juga telah ditunjuk sebagai Ketua Sub-Tim I Kajian Undang-Undang ITE, Henri Subiakto dan Direktur Eksekutif Safenet,  Damar Juniarto.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:50
AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA TEGASKAN KRIMEA MILIK UKRAINA   SELAIN GUBERNUR SULSEL, KPK JUGA MENANGKAP 5 ORANG LAINNYA DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN   GELAR OTT, KPK TANGKAP GUBERNUR SULAWESI SELATAN NURDIN ABDULLAH    BPBD GARUT: 109 RUMAH WARGA KAMPUNG CIPAGER, KECAMATAN CILAWU, TERDAMPAK LONGSOR   SEBANYAK 400 PRAJURIT BATALYON INFANTERI 742/SATYA WIRA YUDHA MELAKUKAN PENGAMANAN DI PERBATASAN RI-TIMOR LESTE   GUBERNUR SULTENG LONGKI DJANGGOLA MINTA WALI KOTA PALU DAN BUPATI SIGI YANG BARU TUNTASKAN TUGAS PASCABENCANA   AZERBAIJAN BERIKAN DONASI 50.000 DOLLAR AS UNTUK KORBAN GEMPA SULBAR LEWAT PMI   BMKG: WASPADA POTENSI BANJIR DI JAKARTA BAGIAN SELATAN   ARAB SAUDI TOLAK DOKUMEN INTELIJEN AS SOAL KETERLIBATAN PUTRA MAHKOTA DALAM PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   AS JATUHKAN SANKSI KE PASUKAN HARIMAU ARAB SAUDI ATAS KETERLIBATAN DALAM PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI    SURIAH KUTUK KERAS SERANGAN UDARA AS DI WILAYAH DEIR AL-ZOR DEKAT PERBATASAN SURIAH-IRAK SEBAGAI TINDAKAN PENGECUT   FORMULA 1 ALAMI PENURUNAN PENDAPATAN RP 12,58 TRILIUN ATAU 43% DARI TAHUN SEBELUMNYA AKIBAT PANDEMI   BUPATI CIAMIS HERDIAT SUNARYA DAN WAKIL BUPATI CIAMIS YANA PUTRA POSITIF TERINFEKSI COVID-19   KEMENKES: INFORMASI WARTAWAN TERKAPAR SETELAH VAKSINASI COVID-19 ADALAH HOAKS