Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukanlah tokoh radikal. Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran, dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional.

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia, Pak Din anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter religius. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan yang diterima KompasTV, Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Ferdinand Minta Oposisi Tidak Gunakan Jusuf Kalla untuk Serang Jokowi

Jusuf Kalla lebih lanjut juga mengkritisi status Din Syamsuddin sebagai ASN yang dinilai tidak etis apabila memberikan kritik kepada pemerintah seperti yang dipersoalkan oleh GAR. Jusuf Kalla menjelaskan, Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan tapi merupakan fungsional akademis. Maka itu, memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah tidak melanggar etika sebagai ASN.

“ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu,” jelas Jusuf Kalla.

Baca Juga: Ferdinand Sebut Pernyataan Jusuf Kalla Kontradiktif dan Tidak Sesuai Realita

Dalam cermat Jusuf Kalla, ASN yang berprofesi dosen dan berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin. Untuk itu, Jusuf Kalla meminta para pihak untuk dapat menghormati pandangan tersebut karena merupakan padangan professional.

“yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu,” tegas Jusuf Kalla.

Baca Juga: Mahfud Sindir Balik Jusuf Kalla: Keluarga Pak JK juga Lapor Polisi, Siapa Itu?

Ke depan, Jusuf Kalla berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi berstatus ASN yang memberi pandangan kritisnya ke pemerintah.  Sebab, sambung Jusuf Kalla, pandangan alternatif dari akademisi selalu dibutuhkan pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternative maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB,” kata Jusuf Kalla.