Kudeta Myanmar: Susul Pemblokiran Facebok, Militer Kini Blokir Twitter dan Instagram

NAPYIDAW, KOMPAS.TV -  Junta militer Myanmar memerintahkan seluruh penyedia jasa telekomunikasi untuk memblokir Twitter dan Instagram, menyusul pemblokiran Facebook hari Kamis (04/02/2021).

Operator seluler dan penyedia layanan internet di Myanmar menerima arahan pemerintah pada hari Jumat (05/02/2021) untuk memblokir akses ke Twitter dan Instagram di negara itu sampai "pemberitahuan lebih lanjut", kata Telenor telekomunikasi Norwegia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters, Sabtu, (06/02/2021)

Pengumuman itu datang sehari setelah pihak berwenang memerintahkan penyedia internet untuk memblokir Facebook.

Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Desak Negara-Negara ASEAN Bicarakan Kudeta Myanmar

Pelarangan itu langsung membuat sambungan ke Twitter menjadi terganggu sejak Jum'at (05/02/2021)

Seperti dilansir dari Straits Times Singapura hari Sabtu, (06/02/2021), hal ini berawal dari berbagai protes yang dilancarkan rakyat Myanmar melalui Facebook dan mendapat tanggapan dunia. Alhasil, junta militer memerintahkan seluruh penyedia jasa telekomunikasi dan internet untuk memblokir Facebook dengan alasan menjaga stabilitas negara. 

Tidak kalah akal, masyarakat Myanmar langsung beralih ke Twitter sehingga terjadi lonjakan pengguna Twitter di Myanmar. Merespon hal tersebutlah junta militer memerintahkan pelarangan sekaligus Twitter dan Instagram disana.

Banyak pengguna Twitter dari Myanmar mengusung hastag pro-demokrasi untuk mengkritik kudeta militer, dan menyerukan protes damai hingga hasil pemilu bulan November tahun lalu dihormati. Pemilu bulan November dimenangkan telak oleh partai Liga Nasional Untuk Demokrasi, 

Hashtags #RespectOurVotes, #HearTheVoiceofMyanmar, dan #SaveMyanmar punya ratusan ribu percakapan di hari Jum'at, menurut BrandMentions. 

Militer Myanmar mengambilalih negara hari Senin dalam sebuah kudeta militer atas pemerintahan Suu Kyi yang terpilih secara demokratis atas alasan kecurangan pemilu.

Baca Juga: Mahasiswa dan Dosen di Myanmar Turun ke Jalan Untuk Protes Kudeta

Penguasa militer Myanmar mengatakan mereka telah melarang Facebook hingga 7 Februari demi stabilitas keamanan, setelah penentang militer mulai mengorganisasikan perlawanan di Facebook.

Aplikasi tersebut digunakan hampir setengah penduduk Myanmar. 

Namun membutuhkan beberapa jam bagi penyedia internet untuk melaksanakan pemblokiran, sehingga kelompok perlawanan dan aktivis mulai membuat akun Twitter dan membagikannya di profil Facebook mereka, demikian menurut berbagai laporan analisa sosial media. 

Twitter pada hari Jumat berada di antara lima aplikasi yang paling banyak diunduh di Google dan Applestores, menurut data dari perusahaan riset SensorTower.

Baca Juga: Keseharian Indonesia dan Myanmar Ternyata Sangat Mirip, Selera Musik Sampai Gaya Jualan Kaki Lima

Dari sekitar 1.500 akun Twitter baru yang ditinjau oleh Reuters dan diaktifkan dalam dua hari terakhir menggunakan tagar terkait Myanmar, sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai penentang pemerintah militer, sementara hanya segelintir akun yang pro-militer dan memposting tautan ke pers junta rilis.

Beberapa aktivis pro-demokrasi menggunakan tagar #MilkTeaAlliance, untuk meminta dukungan kepada gerakan pemuda lintas batas yang mendorong demokrasi.

Hashtag, yang dimulai di Thailand pada bulan April, digunakan secara mencolok oleh aktivis Hong Kong, Thailand, dan Taiwan, dengan Twitter menjadi alat utama bagi aktivis pro-demokrasi kawasan Asia.