Kompas TV regional berita daerah

Aturan Siswi Berjilbab di Sekolah Dibuat Pada Periodenya, Eks Walkot Padang: Aturan Ini Tidak Wajib

Senin, 25 Januari 2021 | 11:00 WIB

PADANG, KOMPAS.TV - Terkait permasalahan adanya siswi nonmuslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Komnas HAM akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Dalam pertemuan yang direncakan digelar pada Senin (25/01), Komnas HAM juga melibatkan Ombudsman untuk dapat duduk bersama guna membahas dan merevisi segala aturan pendidikan di Kota Padang agar sejalan dengan perspektif HAM.

Pertemuan ini juga ditujukan untuk memastikan, hak siswi SMKN 2 yang diminta menggunakan jilbab, dapat dipenuhi secara baik oleh pihak sekolah.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat, akan memediasi antara pihak SMKN 2 Padang dengan orang tua murid yang keberatan anaknya diminta berjilbab di sekolah.

Selain mediasi, Disdik juga menurunkan tim khusus guna melakukan investigasi, terkait persoalan yang viral media sosial.

Sementara itu, Wali Kota Padang periode 2004 hingga 2014 Fauzi Bahar menyebut, aturan siswi diminta berjilbab di sekolah, dibuat pada periode kepemimpinannya.

Namun Fauzi Bahar menyebut aturan itu tidak bersifat memaksa, dan hanya berbentuk imbauan.

Bagi siswi yang nonmuslim, diberi kebebasan untuk mengikuti aturan ini atau tidak.

Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyatakan, apa yang terjadi di SMKN 2 Padang tidak boleh terulang lagi, karena merupakan pelanggaran undang-undang, dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. 

Penulis : Dea Davina


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


KOMPAS BISNIS

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Sabtu, 27 Februari 2021 | 01:56 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:22
BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 5,2 YANG GUNCANG HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA, JUMAT MALAM TAK BERPOTENSI TSUNAMI   MULAI 26 FEBRUARI 2021, PEMPROV DKI JAKARTA UJI COBA JALUR SEPEDA PERMANEN SUDIRMAN-THAMRIN    KSPI MENOLAK KERAS JIKA BIAYA VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG DIBEBANI KEPADA BURUH    WAKIL KETUA KOMISI IX DPR MELKI LAKA LENA INGATKAN PENDATAAN PROGRAM VAKSINASI GOTONG ROYONG DIPERJELAS & DETAIL    WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT VAKSINASI BAGI TENAGA KESEHATAN BAIK UNTUK DOSIS 1 DAN 2 SUDAH MENCAPAI 65,3 PERSEN   KEMENKES: PESERTA VAKSINASI GOTONG ROYONG AKAN MENDAPATKAN KARTU VAKSINASI COVID-19 DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK    KEMENKES MENYATAKAN AKAN TETAPKAN TARIF MAKSIMAL PELAYANAN VAKSINASI GOTONG ROYONG   MENHUB: LAYANAN TES COVID-19 GENOSE SUDAH MULAI DITERAPKAN DI PELABUHAN TERMINAL TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA   KEMENKES SEBUT VAKSIN SINOVAC, ASTRAZENECA, NOVAVAX, DAN PFIZER TAK DIGUNAKAN DALAM VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA AKAN MENJADI IMPORTIR DAN DISTRIBUTOR VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   PT BIO FARMA MENYATAKAN JENIS VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS BERBEDA DENGAN VAKSIN UNTUK PROGRAM PEMERINTAH    KEMENKES: VAKSIN COVID-19 UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG HARUS MENDAPAT IZIN PENGGUNAAN DARURAT DARI BPOM    KEMENTERIAN BUMN SEBUT BIAYA VAKSINASI GOTONG ROYONG UNTUK BURUH DAN KARYAWAN SWASTA DITANGGUNG PERUSAHAAN    KEMENTERIAN BUMN: 6.664 PERUSAHAAN TELAH DAFTAR PROGRAM VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG MELALUI KADIN