Kompas TV klik360 cerita indonesia

Tegas! Nadiem Makarim Minta Beri Sanksi Pelaku Pemaksaan Siswi Nonmuslim Berjilbab

Minggu, 24 Januari 2021 | 17:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim angkat bicara menyoroti kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.

Nadiem meminta pemerinta daerah segera menindaklanjuti kasus intoleransi tersebut dan meminta Pemda tak segan untuk berikan sanksi tegas bila pihak yang terlibat terbukti bersalah.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @nadiemmakarim Minggu (24/1)

"Selanjutnya, saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat."ujar Nadiem.

Baca Juga: Mahfud MD: Kita Tak Boleh Mewajibkan Anak Non-Muslim Memakai Jilbab di Sekolah

Nadiem menjelaskan Tindakan ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bertentangan dengan Pasal 55 UU 39/1999 tentang HAM dan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Nadiem juga jelaskan pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah namun tetap memperhatikan hak setiap warga untuk tetap menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah."lanjut Nadiem.

Baca Juga: Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Sudah Bersekolah Tanpa Wajib Jilbab, Ortu Anggap Masalah Selesai

Sehingga menurut Nadiem, hal itu bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan.

“pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut," ujar Nadiem.

Penulis : Theo Reza


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:24
BMKG MEMPREDIKSI SEBAGIAN WILAYAH JABODETABEK AKAN DIGUYUR HUJAN DENGAN INTENSITAS RINGAN HARI INI    DISHUB DKI: KENDARAAN YANG BELUM UJI EMISI DAN TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   DISHUB DKI MULAI MELAKUKAN UJI COBA PEMBERIAN INSENTIF PARKIR UNTUK KENDARAAN YANG TELAH LULUS UJI EMISI   HARI INI, KASUM TNI TINJAU VAKSINASI COVID-19 KEPADA 1.746 BABINSA DAN BABINPOTDIRGA DI LANUD ADI SOEMARMO, JATENG   KEMENHAN LUNCURKAN SATU UNIT KAPAL ANGKUT (AT-18) H-355 YANG DIBERI NAMA KRI TELUK WEDA-526    KETUA TIM MITIGASI PB IDI ADIB KHUMAIDI: GELOMBANG PERTAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA BELUM BISA DISEBUT BERAKHIR   HARI INI, KPU DAN KEMENKES AKAN TEKEN MOU AKSES DATA PEMILIH UNTUK VAKSINASI COVID-19    DINAS PERTAMANAN & HUTAN KOTA: PEMPROV DKI AKAN FOKUS OPTIMALISASI PENGGUNAAN LAHAN MAKAM YANG TERSEDIA   PEMPROV DKI MENYATAKAN TAK AKAN MEMBELI LAHAN UNTUK PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19    KADIN: SAAT INI SUDAH 8.300 PERUSAHAAN YANG MENDAFTAR UNTUK VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: INSENTIF PPNBM MOBIL DAN RUMAH BISA DONGKRAK EKONOMI RI 1 PERSEN   KEMENKOP UKM & KEMENKEU AKAN MELANJUTKAN PROGRAM BLT RP 2,4 JUTA KEPADA PELAKU UMKM YANG TERKENA PANDEMI   ANTISIPASI UU PEMILU TAK DIREVISI, KPU USULKAN AGAR TAHAPAN PEMILU 2024 SELAMA 30 BULAN   KOMISIONER KPU VIRYAN AZIS SEBUT PIHAKNYA BERENCANA MENYUSUN TAHAPAN PEMILU 2024 SECARA LEBIH AWAL