Kompas TV nasional update

Kasus Korupsi Bansos Covid-19, KPK Geledah Gedung Perkantoran di Kawasan Kebayoran Baru

Sabtu, 9 Januari 2021 | 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guna mengungkap perkara korupsi dana bantuan sosial Covid-19, KPK menggeledah sebuah gedung perkantoran yang berada di jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Seusai memintai keterangan beberapa pegawai yang ada, penyidik KPK kemudian pergi meninggalkan kantor Dwi Mukti Graha Elektronik yang diduga merupakan kantor rekanan dari Kementerian Sosial.

Ini merupakan rangkaian penyidikan dari kasus korupsi dana bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Selain itu, KPK juga tengah menyidik kasus gratifikasi di Pemkot Batu pada 2011 sampai 2017.

Kasus korupsi itu berlangsung saat Wali Kota Batu dijabat Eddy Rumpoko.

Istri Eddy Rumpoko, Dewanti Ruparindiah, saat ini menjadi Wali Kota Batu.

Tim KPK melakukan penggeledahan di Gedung Balai Kota Among Tani, Kota Batu, sejak pukul 10.00 WIB.

Ada dua ruangan yang dimasuki yakni ruangan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, serta kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Batu.

Penggeledahan berlangsung selama empat jam.

Tidak ada penyegelan di ruangan ini, namun tim KPK terlihat membawa berkas serta sejumlah koper besar.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menampik adanya penggeledahan di ruangannya.

Ia mengaku KPK hanya bersilaturahmi.

Namun ia membenarkan jika KPK mencari berkas tahun 2016.

Penulis : Reny Mardika





BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Relokasi Pedagang Pasar Ditunda

Rabu, 14 April 2021 | 16:47 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:02
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN