Kompas TV nasional sapa indonesia

Soal Polemik Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi, Ini Penjelasan Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Minggu, 3 Januari 2021 | 05:00 WIB

KOMPAS.TV - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat menyatakan pada awal Januari 2021, sekolah tatap muka sudah dapat diterapkan dengan berbagai persyaratan.

Namun, makin tingginya kasus covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, terutama Pulau Jawa membuat sejumlah daerah membatalkan rencana sekolah tatap muka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan, tetap memberlakukan pembelajaran secara online pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 mengingat Jakarta masih zona merah.

Selain DKI Jakarta, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang telah memastikan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka.

Kepastian ini diperoleh, setelah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerbitkan surat edaran.

KPAI pada 11 hingga 18 Desember 2020, sempat mengadakan survei kepada siswa terkait proses pembelajaran di tengah pandemi. Hasilnya, 78 persen lebih responden siswa, menginginkan proses pembelajaran tatap muka. Alasannya, karena para siswa sudah mengalami kesulitan menyerap beberapa materi pelajaran, jika diberikan secara online.

Kendati sejumlah daerah membatalkan, ataupun menunda sekolah tatap muka. Ada juga daerah yang memastikan, akan menerapkan sekolah tatap muka di masa pandemi, mulai januari 2021.

Penerapan sekolah tatap muka kini masih jadi polemik. Karena itu, keputusan bijak masing-masing pemerintah daerah diperlukan demi memutus mata rantai penularan covid-19, terutama di sekolah.

PGRI menyebut jika saat ini prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Pasalnya, ada sejumlah daerah yang sudah menerapkan sekolah tatap muka namun jadi klaster covid-19 baru. Pemahaman anak-anak soal covid-19 juga dinilai masih belum baik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI F-Golkar, Hetifah menyebutkan jika sekolah tatap muka dikhawatirkan menimbulkan klaster sekolah maka anak yang belajar di rumah juga tak ada yang bisa menjamin akan aman dari klaster keluarga yang orangtua nya pulang-pergi bekerja dari luar. 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:34
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19