Kompas TV regional berita daerah

Apindo Jabar Keberatan Kenaikan UMK

Jumat, 27 November 2020 | 12:39 WIB

BANDUNG, KOMPAS TV –

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat merasa keberatan dengan naiknya umk yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kenaikan upah minimum 17 kabupaten dan kota dianggap kurang tepat saat indonesia sedang resesi.

Gubernur Ridwan Kamil, resmi menaikan upah minimum 17 kabupaten dan kota di Jawa Barat, keputusan Gubernur Jawa Barat ini, direspon oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Rudi Martono, menurut Rudi, keputusan gubernur menaikan umk 17 kabupaten dan kota kurang tepat.

Keputusan gubernur tersebut dari sisi aspek procedural, menyalahi aturan yang ada, dari substansialnya, tidak mengikuti kondisi saat ini, dimana pandemi covid melanda.

Seperti di Karawang yang umk nya naik, padahal kondisi di lapangang penderita positif covid 19 yang naik turun.

Jawa Barat juga telah mengalami 2 kali triwulan ekonomi yang minus dan mengalami resesi, bahkan diprediksi kemungkinan ditriwulan ke empat pun untuk naik positif sangat sulit sekali.

Dalam rangka upaya pemulihan, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kota/ menurut rudi tidak produktif.

Dan Apindo menekankan kenaikan UMK yang akan berlaku tahun 2021 sangat tidak realistis seperti di wilayah Karawang.

 

Untuk lebih tahu berita ter-update seputar Jawa Barat, bisa klink link di bawah .

IG : https://www.instagram.com/kompastvjabar/

Youtube : https://www.youtube.com/c/kompastvjaw...

Twitter : https://www.twitter.com/kompastv_jabar/

Facebook : https://www.Facebook.com/kompastvjabar/

Penulis : KompasTV Bandung


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Cerita Rasa

Bakso Pizza!! Baru Tau kan Cobain yuuk!

Selasa, 26 Januari 2021 | 19:02 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:27
KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH    MENLU: SEPANJANG 2020, PEMERINTAH TELAH PULANGKAN 589 ABK WNI YANG ALAMI MASALAH DI KAPAL TIONGKOK    DVI POLRI: 2 JENAZAH KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182 ASAL LAMPUNG TERIDENTIFIKASI   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME    SATGAS COVID-19 PERBOLEHKAN PENUMPANG KERETA API JARAK JAUH DI PULAU JAWA GUNAKAN GENOZE UNTUK TES KORONA   WAKIL BUPATI BANTUL ABDUL HALIM MUSLIH POSITIF COVID-19   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   PRESIDEN JOKOWI DIJADWALKAN TERIMA SUNTIKAN KEDUA VAKSIN COVID-19 BESOK   POLISI TETAPKAN EMPAT TERSANGKA DALAM KASUS PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI MAKASSAR