Wagub DKI Imbau Warga Jakarta Tak Keluar Kota di Akhir Oktober

JAKARTA, KOMPAS.TV - Meski pemerintah tidak menghapus cuti bersama dan libur panjang di akhir Oktober, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau warga Ibu Kota tidak keluar kota.

"Kami imbau akhir Oktober, sedapat mungkin warga Jakarta tidak keluar kota," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai Sidang Paripurna Raperda dengan DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Ariza, begitu dia disapa, berharap sebaiknya warga ibu kota tetap berada di rumah. Belajar dari sebelumnya, libur panjang berpotensi meningkatkan penyebaran dan penularan Covid-19.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Telah Menerima 3 Pemohon Uji Materi UU Cipta Kerja

"Kita mengalami dua kali peningkatan karena libur panjang, dan banyak yang keluar daerah," ungkap Ariza.

Pemerintah Tetap Berlakukan Libur Panjang

Pemerintah tidak menghapus dan tetap memberlakukan cuti bersama dan libur panjang pada akhir Oktober.

Hal tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (19/10/2020) siang.

"Presiden menetapkan bahwa cuti dan libur dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi tetap dilaksanakan, jadi tidak ada perubahan," kata Muhadjir.

Baca Juga: Jokowi: Vaksin AstraZeneca Akan Diterima Bulan April 2021

Namun Presiden Jokowi menyampaikan, kata Muhadjir, supaya kegiatan libur dan cuti bersama jangan sampai menjadi faktor kenaikan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya kelonjakan angka Covid-19, Muhadjir akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan BNPB sebagai Satgas Covid-19.

Pertama, dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkaitan dengan masalah kebijakan di masing-masing daerah untuk mengantisipasi libur panjang.

"Kedua, Bapak Menkes. Karena ini berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab dalam penanganan masalah Covid-19. Ketiga, nanti kepala BNPB sebagai ketua Satgas Covid-19 dan pemulihan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah keadaan penanganan Covid-19 yang paling mutakhir," tutur Muhadjir.