Kompas TV nasional politik

DPR: Pemerintah yang Ajukan Mobil Dinas Mewah KPK

Jumat, 16 Oktober 2020 | 21:05 WIB
dpr-pemerintah-yang-ajukan-mobil-dinas-mewah-kpk
Anggota Komis III DPR-RI, Arsul Sani (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi III DPR RI mengklarifikasi, pihaknya bukan yang mengajukan atau pengusul pengadaan mobil dinas mewah untuk para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi Komisi III adalah menyetujui usulan.

"Jadi soal pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewas, jajaran KPK, bisa saya jelaskan begini. Posisi DPR khususnya Komisi III, posisinya menyetujui. Bukan mengusulkan," ungkap anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Jumat (16/10/2020).

Dipaparkan Arsul, DPR mendapat pengajuan Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) yang terbagi atau dikelompokkan dalam RAPB kementerian dan lembaga. Karena Komisi III merupakan mitra kerja KPK, maka RAPB KPK dibahas oleh Komisi III.

Dalam ajuan RAPB KPK tersebut, ada anggaran mobil dinas. "Ini tentu yang mengajukan pemerintah. Pemerintah mengajukan, tentu karena ada pembicaraan," ungkap Arsul.

Dipaparkannya lagi, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah biasanya sudah dibahas dahulu secara trilateral. Pihak yang membahas adalah, lembaga yang bersangkutan, Bappenas, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Setelah pagu anggaran disetujui, maka paket anggaran RAPBN ini dikirimkan ke DPR. "Ya kami bahas. Tentu kami lihat, apakah perlu, adanya pengadaan mobil dinas yang baru.

"Nah kami lihat memang, sudah beberapa tahun pimpinan KPK tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru. Itu kan kelihatan di RAPB yang tahun-tahun sebelumnya," jelas Arsul.

Penulis : Hariyanto Kurniawan


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Gunakan Obat Tidur Ayah Cabuli Anak

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:46 WIB
Berita Daerah

Pemuda Tenggelam Ditemukan Tewas

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:37 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:59
KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, TAMAN NASIONAL KELIMUTU TUTUP SELAMA 14 HARI   KEMENHUB REALOKASI ANGGARAN 2021 SEBESAR RP 12,44 TRILIUN UNTUK PEMBELIAN VAKSIN COVID-19   POLISI: PEMBUAT SURAT HASIL TES COVID-19 PALSU TIMBULKAN KLASTER COVID-19 DI PESAWAT   PEMKOT BOGOR SEDIAKAN RUMAH SAKIT DARURAT BAGI PASIEN COVID-19 YANG BERGEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID   MENDAGRI TITO KARNAVIAN APRESIASI MENKES BUDI GUNADI GUNAKAN DATA KPU UNTUK BASIS DATA PROGRAM VAKSINASI   BARESKRIM POLRI MASIH PROSES LAPORAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TERHADAP RIZIEQ SHIHAB SOAL LAHAN PESANTREN   POLISI SEBUT PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG, JABAR, YANG TEWASKAN 40 ORANG LANGGAR ATURAN   JUBIR SATGAS: KASUS COVID-19 HAMPIR CAPAI 1 JUTA, TETAPI KESEMBUHAN MELEBIHI 80 PERSEN   KOORDINATOR RSD WISMA ATLET: SEBANYAK 582 TENAGA KESEHATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, PEMKOT BEKASI PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT HINGGA 30 HARI   KEMENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSINASI MANDIRI OLEH PERUSAHAAN, ASAL TIDAK BEBANI KARYAWAN   WAKIL KETUA DPRD DKI MOHAMAD TAUFIK MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN SEGERA TUNJUK PEJABAT SEBAGAI WALKOT JAKSEL   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KE DIRJEN LINJAMSOS DAN PIHAK LAIN DI KEMENSOS   KPK: HASIL AUDIT BPKP DIPERLUKAN UNTUK MEMVERIFIKASI KEWAJARAN HARGA BANSOS YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT