Kompas TV klik360 cerita indonesia

Rapat Bareng Jokowi, Anies: Tak Bisa Sampaikan Pendapat UU Cipta Kerja

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 19:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal bersama dengan para menteri, sejumlah kepala lembaga dan 34 Gubernur secara virtual di Istana Bogor pada Jumat, 9 Oktober 2020 pagi.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku ia dan gubernur lain tak dapat menyampaikan pendapat mengenai UU Cipta Kerja.

"Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan,” ujar Anies Baswedan ketika di wawancarai pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Baca Juga: Anies Temui Massa Penolak UU Cipta Kerja, Janji Sampaikan ke Pemerintah Pusat 

Anies pun mengatakan keterangan hanya disampaikan oleh pihak tim kepresidenan dan Presiden Joko Widodo saja.

“Karena pesannya seperti itu. Kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apa pun," kata Anies.

Pada sore harinya (9/10/2020), Presiden Joko Widodo memberikan keterangan resmi kepada publik mengenai klarifikasinya terhadap sejumlah hoaks terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja

Penulis : Sadryna Evanalia




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:45
DIINCAR MANCHESTER UNITED DAN LIVERPOOL, RAPHINHA TEGASKAN MASIH BERKOMITMEN PENUH LANJUTKAN KARIERNYA DI LEEDS    LIVERPOOL SERIUSI TRANSFER PEMAIN NAPOLI, KALIDOU KOULIBALY, DI MUSIM PANAS    JUVENTUS DAN BARCELONA TERTARIK DATANGKAN PEMAIN MANCHESTER CITY, SERGIO AGUERO   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN SESALKAN PERISTIWA SEORANG TAHANAN NARKOTIKA LAPAS KELAS III PALU KABUR   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MINTA KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PROGRAM NORMALISASI SUNGAI   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: NORMALISASI SUNGAI DI JAKARTA AKAN TETAP DILAKUKAN UNTUK ANTISIPASI BANJIR   WAGUB DKI SEBUT BELUM ADA LAPORAN PENYELEWENGAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEDAGANG DI PASAR TANAH ABANG   HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, KETUA KPK FIRLI BAHURI: PERAN PEREMPUAN SANGAT DIPERLUKAN BERANTAS KORUPSI   DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MINTA PEMDA OPTIMALKAN PERAWATAN PASIEN COVID-19 BERGEJALA RINGAN DAN TANPA GEJALA   KPK SURATI 239 PENYELENGGARA NEGARA YANG BELUM MELENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KPK MINTA PENYELENGGARA NEGARA LENGKAPI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)   KEMENKES GELAR VAKSINASI COVID-19 MASSAL BAGI KELOMPOK LANSIA DI DKI JAKARTA SELAMA EMPAT BULAN   PEMPROV DKI JAKARTA MULAI DATA PENERIMA MANFAAT KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) TAHAP 1   OMBUDSMAN MINTA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) TOL MENGAKOMODASI ASPIRASI PUBLIK