Kompas TV TALKSHOW rosi

Sudah Libatkan TNI - Polri, Warga DKI Tetap Tak Disiplin Protokoler Kesehatan? - ROSI

Sabtu, 19 September 2020 | 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - PSBB di DKI Jakarta kembali diberlakukan dengan melibatkan unsur Polri, TNI, dan PAM Swakarsa untuk penegakan sanksi.

Seberapa genting sebenarnya kondisi pandemi saat ini? Pengamanan Swakarsa pada saat ini tidak ada hubungannya dengan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa pada 1998.

Adapun Pam Swakarsa pada periode sebelumnya merupakan kelompok sipil bersenjata yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998.

Aturan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan terbatasnya anggota kepolisian dibandingkan jumlah masyarakat. Maka dari itu, Polri berharap dengan adanya pengamanan swakarsa tersebut dapat membantu fungsi kepolisian di lapangan.

Sebelumnya, salah satu pihak yang mengkritisi pengamanan swakarsa di peraturan baru Kapolri tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurutnya, mereka yang termasuk dalam pengamanan swakarsa akan mendapat wewenang lebih. Ia menilai, peraturan baru tersebut terkesan seperti "mempersenjatai" rakyat.

Padahal, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah polisi. Selain itu, Asfin berpendapat, kekuasaan polisi akan semakin luas sehingga rawan penyalahgunaan.

#RosiKompasTV #PSBBJakarta #Corona

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:07
KPK AJAK MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DALAM PILKADA 2020   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR TRANSPORTASI   MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH   MENKUMHAM YASONNA LAOLY TEGASKAN PENTINGNYA REVOLUSI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK   BPOM SEBUT TAK KESAMPINGKAN ASPEK KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN VAKSIN COVID-19   SATGAS COVID-19 INDRAMAYU TERBITKAN ATURAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA MASA PILKADA 2020   KKP SEBUT TELAH MELATIH 47.000 ORANG DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI